Dugaan Penyalahgunaan Wewenang Oleh Ketua LKAM Dharmasraya ?

  • Whatsapp

Dharmasraya, lnfobanua.co.id – Rencana pelantikan yang akan dilaksanakan oleh LKAM (Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau) kabupaten Dharmasraya yang di ketuai Abdul Haris bergelar Rajo Tuanku Sati dalam kepengurusan dan pemangku adat baru KAN (Kerapatan Adat Nagari) Nagari Tabek dan Jao yang dijadwalkan pada hari Kamis 11 februari 2021 di yakini akan berpotensi menimbulkan polemik dan perpecahan antar suku dan kaum.

Dalam peraturannya serta pengakuan dari pemangku adat yang sudah terbentuk sekian lama yang di Ketuai Datuak Mangkuto saat di konfirmasi, pembentukan pengurus KAN Nagari Tabek Panyubarangan, Kecamatan Timpeh, Kabupaten Dharmasraya yang baru ini diduga kuat penuh dengan unsur rekayasa dan dinilai telah melanggar hukum karna tidak memenuhi unsur proses pembentukan dan landasan yang di anjurkan oleh Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Dharmasraya No 2 tahun 2008 tentang Nagari dan Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sumbar No 7 tahun 2018 Tentang Nagari.

Dalam Perda No 2 tahun 2008 Tentang Nagari yang berdasarkan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tersebut berbunyikan (Dalam wewenang mengatur rumah tangga sendiri, Berdasarkan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, Syarat Mangato, Adat Mamakai Alam Takambang Jadi Guru).

Sedangkan Pergub No 7 tahun 2018 Tentang Nagari tertuang dalam Pasal 1 jelas – jelas menyatakan (Berewenang Memilih Pemimpinnya Secara Musyawarah Serta Mengatur dan Mengurus Kepentingan Masyarakat Setempat Berdasarkan Filosofi dan Sandi Adat, Adat Basandi syara – Syara Basandi Kitabullah atau Berdasarkan Asal Usul dan Istiadat Setempat Dalam Provinsi Sumbar).

Tegasnya dalam proses peraturan perombakan dan pembentukan pengurus pemangku adat yang baru haruslah bedasarkan kata mufakat serta musyawarah yang wajib terdiri dari seluruh perwakilan Ninik Mamak dan unsur alim ulama Nagari yang menghasilkan satu kesepakatan suara sebanyak 100% jika adanya usulan pembentukan pengurus baru pemangku adat di dalam tubuh KAN.

Rencana Pelaksanaan pelantikan dan telah terbitnya SK Ninik Mamak yang di rekomendasikan oleh LKAM Kecamatan Timpeh telah di sahkan oleh ketua LKAM Kabupaten Dharmasraya tersebut di nilai telah cacat hukum dan melanggar Perda dan Pergub Tentang Nagari yang berlandaskan Undang-undang di Indonesia.

” Dari 14 orang Datuak atau Ninik Mamak serta Pengurus dan Pemangku Adat KAN Tabek Panyubarangan yang sah, Hanya 3 orang yang diketahui bersama telah menyetujui adanya perombakan pengurus, sedangkan sisanya 11 orang lagi tidak setuju, proses ini telah cacat hukum dan ketua LKAM Kabupaten diduga telah melakukan penyalahgunaan wewenang dan harus bertanggungjawab “, Ucap Harmanto Monti DT. Rajo Mangkuto, Selasa (09/2).

Tidak adanya kata sepakat akibat munculnya pembentukan pengurus dan pemangku adat baru hasil dari rekomendasi LKAM Kecamatan dan di sahkan oleh ketua LKAM Kabupaten tersebut, kami telah melakukan rapat dan musyawarah untuk mempertegas penolakan dalam pembentukan pengurus baru itu, pertemuan pertama telah dilakukan pada hari Jumat 27 November 2020 lalu di langsungkan di rumah Gadang Datuak Rajo Mangkuto dan di hadiri oleh 26 orang pemangku adat KAN Tabek Panyubarangan dan Jao. Sehingga dapat diapastikan bahwa berpedoman ke peraturan yang berlaku, SK Ninik Mamak dan rencana pelantikan tersebut tidak sah dan cacat hukum, tegasnya.

Terdapat 14 orang Datuak Kaum atau Ninik Mamak serta pengurus Nagari Tabek Panyubarangan yang terdaftar di LKAM Kabupaten Dharmasraya yang memiliki SK Niniak Mamak dan memegang Kartu Anggota dari Pucuk Pimpinan LKAAM provinsi Sumbar yang kini masih berlaku hingga saat ini adalah, Roni H. DT. Mandaro Kuniang, Khairunas Urang Tua Datuak Mandaro Kuniang, M. Ilyas DT. Rajo Mangkuto, Harmanto Monti DT. Rajo Mangkuto, Harian DT. Paduko Majo, Afrizal DT. Jo Mahmud, Agusrianto Monti DT. Jo Mahmud, Darlis Malin DT. Jo Mahmud, Syamsir Agus DT. Mantongong, Arifin DT. Paduko Sajo, Syarifudin DT. paduko Bosao, Mursal DT. Paduko Samo, Jalaludin DT. Jaloanso dan Yusar DT. Paduko Sanso, tambahnya.

Faktanya lebih dari 80% suara hasil musyawarah dan mufakat, pembentukan pengurus baru dan pemangku adat tersebut tidak mendapatkan kata sepakat KAN Tabek Panyubarangan, karna dari 14 orang Datuak atau Ninik Mamak pengurus KAN. Hanya 3 orang saja yang menyetujui perombakan pengurus Pemangku Adat baru KAN Nagari Tabek, tutupnya.

Ironisnya dari fakta yang terjadi, hanya bermodalkan usulan dan pengajuan pembentukan pengurus baru pemangku adat rekomendasi LKAM Kecamatan yang hanya di tanda tangani oleh 3 orang pengurus lama dari KAN Tabek Panyubarangan saja, yakni Mursal DT. Paduko Samo, Jalaludin DT. Jaloanso dan Yusar DT. Paduko Sanso dengan total suara kurang dari 20%, Ketua LKAM Kabupaten berani menyetujui perombakan pengurus pemangku adat yang baru dan menerbitkan SK Ninik Mamak.

Sehingga kami menduga dan menilai adanya dugaan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh ketua LKAM Kabupten Dharmasraya yang seakan-akan keputusan ketua tersebut tidak mengikuti Perda dan Pergub yang berlaku. Kebijakan Haris selaku ketua dipertanyakan karna telah menimbulkan polemik dari 11 orang Datuak atau Ninik Mamak yang menyatakan diri telah menolak adanya pembentukan pengurus pemangku adat yang baru tersebut.

” Rencana yang menimbulkan polemik ini jelas-jelas telah melanggar dan cacat hukum, karna sebanyak 11 orang pengurus atau Pemangku Adat KAN tabek Panyubarangan yang lama tidak setuju secara mufakat dan musyawarah. Jadi kami selaku pengurus lama telah sepakat untuk memproses secara hukum yang berlaku dalam menolak keputusan yang dinilai sebelah pihak dari ketua LKAM Kabupaten “, ucap Syamsir Agus DT. Mantongong, pada selasa (09/2).

Hari Rabu (10/02) kami atas nama pengurus lama akan membawa landasan hukum Perda dan Pergub tentang Nagari serta berkas dari hasil musyawarah dan mufakat yang telah dilakukan dengan keputusan penolakan pembentukan pengurus baru pemangku adat kekantor Polisi sebagai barang bukti, kami sangat menduga adanya pemalsuan tanda tangan, karna keputusan tersebut seprti di paksakan dengan berbagai cara sehingga semua ini terjadi dan menimbulkan kegaduahan antara suku dan kaum kami, tambah Syamsir Agus DT. Mantongong.

Jika pelantikan pengurus Pemangku Adat KAN tabek Panyubaranganyang baru ini terus di lakukan oleh ketua LKAM kabupaten Dharmasraya, polemik yang tidak menemukan jalan musyawarah dan mufakat ini kami harapkan tidak menimbulkan amarah dari Anak Kemenakan Pemangku Adat Nagari Tabek mungkin berakibat fatal, kami sangat berharap kepada Ketua serta pengurus LKAAM Provinsi Sumbar agar dapat turun tangan langsung untuk membenahi dan melakukan pembekuan SK Ninik Mamak terhadap 3 orang pengurus lama yang akan dilantik Ketua LKAM Kabupaten tersebut, dan LKAAM Provinsi diminta agar melakukan pengecekan data-data rekomendasi milik LKAM Kecamatan yang syarak adanya dugaan rekayasa data, serta melakukan pembenahan di tubuh pengurusan KAN Tabek Panyubarangan dan Jao untuk di benahi agar tercapainya sebuah keputusan yang dihasilkan dari kata mufakat dan musyawarah seluruh pemangku adat sesuai peraturan yang berlaku, tutupnya.

**

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *