Pam Obvit Polda Kalsel Memberikan Layanan Terbaik

Banjarmasin – Direktur Pengamanan Objek Vital (Pam Obvit) Polda Kalsel AKBP Zulkifli Ismail siap mengawal dan mewujudkan kebijakan Kapolri salah satunya menjadikan SDM Polri yang unggul di era Police 4.0.

Polri di era digital menghadapi tantangan yang tidak mudah. Saat ini, fenomena global yang penuh dengan perubahan, penuh dengan kecepatan, resiko, kompleks, dan penuh dengan kejutan-kejutan yang sering jauh dari kalkulasi dan prediksi. Senantiasa harus bisa dicarikan solusi terhadap problematika yang dihadapi melalui inovasi-inovasi yang positif.

Menilik tantangan itulah, mantan Wadansat Brimob Polda Sumbar yang dipercaya menjadi Dir Pam Obvit Polda Kalsel memaksimalkan kinerja dan tugas yang diemban personel Pam Obvit Polda Kalsel professional dan baik.

“Dengan jumlah anggota 87 orang, kita maksimalkan tugas yang menjadi tanggung jawab kita. Insya Allah bisa dilakukan,” katanya.

Kata Zulkifli, menghadapi tantangan tugas yang semakin kompleks, anggota Polri terus meningkatkan SDM-nya. Perubahan pola pelayanan kepolisian mengedepankan tindakan yang humanis kepada masyarakat secara proaktif dan preventif.

Mantan Kapolres Rantau ini menegaskan, untuk memberikan pelayan terbaik kepada masyrakat. Pihaknya terus berbenah melakukan penataa organisasi, transformasi operasional, pelayanan publik, dan tranformasi pengawasan.

“Dengan SDM yang ada saat ini kita akan terus maksimalkan. Meski dengan jumlah SDM yang terbatas sebanyak 87 personel. Pam Obvit Polda Kalsel siap memberikan yang terbaik,” ujarnya.

Berikut 16 program prioritas Kepala Kepolisian RI atau Kapolri Jenderal Listyo Sigit yang mengusung jargon Presisi yaitu (prediktif, responsibilitas, transparansi, berkeadilan), yakni:

– Penataan Kelembagaan.

– Perubahan Sistem dan Metode Organisasi.

– Menjadikan SDM Polri Yang Unggul di Era Police 4.0.

– Perubahan Teknologi Kepolisian Modern di Era Police 4.0.

– Pemantapan Kinerja Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.

– Peningkatan Kinerja Penegakan Hukum.

– Pemantapan Dukungan Polri Dalam Penanganan Covid-19.

– Pemulihan Ekonomi Nasional.

– Menjamin Keamanan Program Prioritas Nasional.

– Penguatan Penanganan Konflik Sosial.

– Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Polri.

– Mewujudkan Pelayanan Publik Polri Yang Terintegrasi.

– Pemantapan Komunikasi Publik.

– Pengawasan Pimpinan Dalam Setiap Kegiatan.

– Penguatan Fungsi Pengawasan.

– Pengawasan Oleh Masyarakat Pencari Keadilan (Public Complaint).

 

(ida)