Kebijakan KKP Tak Sesuai Dengan Penentuan Skala Prioritas Anggaran, Merupakan Kerja Ceroboh

  • Whatsapp

Jakarta – Menurut Anggota Komisi IV DPRRI Penentuan Prioritas Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), terutama Dirjen Perikanan Tangkap & Perikanan Budidaya yang kurang berpihak pada kepentingan nelayan serta pembudidaya kecil, berbanding terbalik denga arah Kebijakan Prioritas.

Menurut Legislator Asal daerah pemilihan Provinsi Kalimantan Tengah ini, pada Dirjen Perikanan tangkap pengadaan kapal 30 Gros Ton (GT) untuk nelayan kecil tidak sesuai peruntukkannya seperti yang di atur dalam Undang Undang.

“Menurut Undang Undang No 7 tahun 2016,di katakan nelayan kecil itu adalah 3 GT sampai 10 GT, terus yang 30 GT untuk siapa”,Tanya Bambang pada saat Rapat Kerja Komisi IV DPRRI dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan,di ruang rapat Komisi IV DPR ,Selasa (9/2/2021).

“Alangkah baiknya ini di revisi, di alihkan ke Nelayan kecil yang sangat membutuhkan, tolong yang 30 GT di alihkan ke kapal ukuran 3 sampai 10 GT”,kata Bambang Purwanto. Kalau Nelayan besar cukup di berikan kemudahan ijin serta zona tangkap sudah mampu berkembang.

Sementara pada Ditjen Perikanan Budidaya ada anggaran yang sangat fantastis senilai 63 M utk mesin penyedot lumpur, ini utk siapa? Lagi2 ini tentu kepantingan pambudidaya besar, coba digeser ke bioflok dapat banyak sehingga dapat membantu pembudidaya kecil yang sangat membutuhkan bantuan sesuai Kebijakan Menteri yang sering disampaikan.

Selain itu ada lagi alat mesin pakan 15 unit dg nilai 15 M, ini untuk siapa harus jelas, padahal persoalan pakan yg mahal disebabkan bahan baku pakan sulit didapat mestinya Menteri fokus mencari solusi bahan pakan yang sulit, setelah itu baru di berikan mesin pakan, baru tepat.

Secara keseluruhan Bambang Purwanto mendukung program Kementerian Kelautan dan Perikanan, menurutnya di saat anggaran sangat terbatas kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan yang akan mendorong budidaya dan para nelayan sekaligus untuk ketahanan Pangan Nasional sangatlah tepat.

Akan tetapi Kebijakan yang baik harus didukung dengan penentuan skala prioritas Anggaran yg tepat, cermat & cerdas sesuai arah Kebijakan tidak asal asalan.

indra

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *