Komisi II DPRD Kotabaru Gelar RDP di ruang gabungan komisi DPRD Kotabaru

  • Whatsapp
Jerry Lumenta, ketua komisi II DPRD kotabaru.

Kotabaru, infobanua.co.id – Rapat yang di gelar dalam ruang gabungan Komisi DPRD Kotabaru tersebut terkait adanya Surat Lembaga LSM tentang Ketenagakerjaan lokal dan ijin underpass oleh PT.Sebuku Tanjung Coal.

Dalam pertemuan dengar pendapat yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II DPRD Kotabaru Jerry Lumenta tersebut membahas tentang permasalahan tambang batubara yang beroperasi di wilayah kecamatan Pulaulaut Tengah.

Adapun Rapat Dengar Pendapat tersebut di gelar pada hari Senin (08/2/2021).

Menurut Jerry Lumenta, hasil pertemuan hari ini, kita dengar bersama apa yang disampaikan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi bahwa tenaga kerja lokal yang bekerja di PT.Sebuku Tanjung Coal dan PT.Hillcon sudah mencapai 50 persen.

Namun dalam Rapat Dengar Pendapat hari ini sangat kita sayangkan, karena pihak perusahaan tidak hadir di ruangan ini, kata Jery.

Mengenai ketidak hadiran PT,Sebuku Tanjung Coal dan PT.Hillcon memang sudah ada memberikan surat pemberitahuan permohonan maaf atas ketidak hadiran dalam rapat dengar pendapat(RDP).

Dalam acara tersebut, LSM Formula Juga mempertanyakan tentang ijin Underpass”, menurut ketua komisi ll DPRD Kotabaru sekaligus pimpinan rapat bahwa, mengenai kewenangan Underpass itu ranahnya provinsi” terang Jerry Lumenta.

Terkait aktipitas tambang yaitu peledakan (blasting) dan terdampak kepada rumah warga yang terjadi retak akibat peledakan, maka warga perlu mengambil dokumen foto sebagi dasar untuk memberi tahukan kepada pihak perusahaan dan pemerintah, ujar jerry.

“ mengenai ketenaga kerjaan yangvdi ungkapkan oleh LSM Pormula,”kita sangat berharap kepada pihak perusahaan agar dapat memberikan pelatihan kepada masyarakat kotabaru agar supaya bisa mendapatkan Skill yang dibutuhkan oleh perusahaan, sehingga bisa meningkatkan kualitas dan Skill yang sesuai di butuhkan,” tegasnya.

Dikesempatan itu juga, LSM Pormula
meminta pihak pemerintah dan legislatif agar dapat membantu memfasilitasi keinginan masyarakat terhadap perusahaan supaya tenaga kerja lokal bisa diakomodir dan bisa di pekerjakan.

” tentu Sebelum tambang berjalan sudah ada perjanjian MoU kepada pemerintah untuk memperhatikan tenaga kerja lokal,” terangnya.

Kita semua tau, saat ini Yang jadi persoalan disini adalah ketidak transparan dan keterbukaan berapa jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan.

“Kami berharap tenaga kerja lokal dapat diperhatikan supaya dapat mengatasi pengangguran,”ujarnya.

Terkait blasting LSM yang hadir tersebut mengatakan,” kita akan bawa bukti bukti akibat blasting tersebut kehadapan perusahaan dan pemerintah Daerah.

Tentu dengan bukti poto kerusakan akibat blasting itu kita berharap perusahaan dapat mengadakan ganti rugi bagi yang terkena akibat blasting tersebut”, pungkasnya.

(JL).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *