BPD di Kalsel Diminta Menyisihkan Dana untuk Perbaikan Infrastruktur
BANJARBARU, infobanua.co.id – Pasca banjir yang terjadi di Kalimantan Selatan, telah didata oleh Dinas Pemberdayaan desa dengan jumalh sebanyak 262 Sarana dan Prasarana (Sarpras) di desa yang mengalami kerusakan.
Baca Juga:
“Bangunan Sarpras di desa yang terdampak banjir seperti kantor desa, Pos Pelayanan Keluarga Berencana Kesehatan Terpadu (Posyandu), Pondok Bersalin Desa (Polindes), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD),” kata Kepala Dinas PMD Kalsel, Zulkifli, Jum’at (19/2).
Baca Juga:
Dijelaskan Zulkifli, ada tiga kategori kerusakan Sarpras di desa yaitu rusak ringan, sedang dan berat.
Baca Juga:
Dari 262 Sarpras di desa yang mengalami kerusakan di tujuh kabupaten diantaranya Kabupaten Barito Kuala sebanyak 41 Sarpras desa mengalami kerusakan ringan dan sedang, Tanah Laut 48 Sarpras desa mengalami kerusakan ringan dan sedang, Hulu Sungai Tengah 14 Sarpras desa mengalami kerusakan ringan, sedang dan berat, Hulu Sungai Selatan tiga Sarpras desa mengalami kerusakan ringan, sedang dan berat.
Baca Juga:
“Kemudian, Hulu Sungai Utara empat Sarpras desa mengalami kerusakan ringan, Tabalong delapan Sarpras desa mengalami kerusakan ringan, sedang dan berat serta Banjar 144 Sarpras desa mengalami kerusakan ringan, sedang dan berat,” ungkap Zulkifli.
Baca Juga:
Zulkifli pun meminta kepada pemerintah desa untuk bisa menyesuaikan dengan perbaikan infrastruktur desa.
Baca Juga:
Musyawarahkan antara Kepala Desa (Kades) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk menyisihkan dana dalam perbaikan infrastruktur desa yang rusak secara bertahapp.
Baca Juga:
“Maka dari itu, perbaikan infrastruktur desa agar lebih diprioritaskan melalui revisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes),” pinta Zulkifli.
Baca Juga:
Pihaknya juga sudah mengusulkan kepada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi untuk dana desa bisa dimanfaatkan dalam percepatan rekonstruksi pasca banjir.
Baca Juga:
“Kami menginginkan ada kebijakan dari pemerintah pusat dalam pemanfaatan dana desa agar bisa membangun kembali infrastruktur desa yang rusak,” pungkas Zulkifli.
Baca Juga:
febri
Baca Juga:
Baca Juga:
Artikel Terkait
