DPRD Kota Banjarmasin Berharap Ada Perwali Larangan Penjualan Gas Elpiji 3 Kilogram

BANJARMASIN – DPRD Banjarmasin minta dikeluarkan Perwali larangan “gas melon” dijual eceran.

Ketua Komisi II DPRD Kota Banjarmasin HM Faisal Hariyadi menyatakan, pihaknya meminta pemerintah daerah untuk mengeluarkan aturan bahwa “gas melon” atau gas tabung 3 kilogram tidak boleh dijual eceran.

“Kita minta Walikota mengeluarkan aturan berupa Perwali melarang penjualan gas elpiji 3 kilogram tingkat eceran, kalau bisa secepatnya,” ujarnya usai rapat pembahasan gas elpiji 3 kilogram yang langka belakangan ini dengan pemerintah kota dan Pertamina di gedung dewan Banjarmasin, belum lama tadi.

Kenapa perlu sebuah aturan, terang Faisal, karena sudah jadi keluhan umum masyarakat, gas elpiji 3 kilogram di tingkat eceran harganya melambung, bahkan disaat kondisi saat ini yang distribusinya terganggu hingga menjadi langka.

“Kalau penjualan di tingkat distributor hingga pangkalan kan masih bisa di awasi pihak Pertamina, sebab jika menyalahi ketentuan menjualnya, bisa disanksi. Sedangkan eceran sudah di luar jangkauan pengawasan,” terang politisi PAN tersebut.

Karena sulit diawasi di tingkat eceran tersebut, lanjutnya pihaknya sepakat penjualan gas elpiji 3 kilogram sampai di tingkat pangkalan saja.

“Kita sudah menanyakan juga tadi dengan Pertamina, apakah bisa demikian, menurut Pertamina bisa, sebab pangkalan yang terdata sebanyak 600 di Banjarmasin,” paparnya.

Sebab, kata dia, selama ini distribusi gas elpiji 3 kilogram untuk Kota Banjarmasin sekitar 19 ribu per hari, di mana ini mencukupi bagi kebutuhan warga kurang mampu di kota ini.

Memang, ungkapnya pasca musibah banjir ini melanda di mana transportasi untuk distribusinya terganggu karena banyak jalan yang putus, hingga kuota distribusinya berkurang. Tapi tetap sebanyak 16 ribuan juga per hari.

“Jadi perhitungannya harusnya tidak langka, memang ini masih dicari kenapa demikian,” tuturnya.

Pihaknya berharap, kondisi kurangnya gas elpiji 3 kilogram di kota ini segeranya dapat ditangani, karenanya pihaknya menggelar rapat tersebut dengan pemerintah kota dan pihak Pertamina. “Komitmen kita bersama untuk menangani masalah ini,” ujarnya. rel/RK