Dalam Masa Transisi Pemkab.Blitar Mengalami Banyak Kekosongan Penjabat

  • Whatsapp
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Blitar, Mashudi.

Blitar, Infobanua.co.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar, dalam hal ini, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Blitar, dalam masa transisi ini, Pemkab Blitar mengalami kekosongan 103 kursi jabatan mulai Eselon IV sampai Eselon II, termasuk Sekretaris Daerah (Sekda) yang saar ini masih diisi Penjabat (Pj).

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Blitar, Mashudi, mengatakan bahwa, pengisian kekosongan jabatan itu tidak akan lama lagi. Karena akan diisi setelah pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

“Hal ini juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 415 tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Tinggi Pratama. Sehingga akan dibuka secara terbuka dan kompetitif serta komperhensif,” kata Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Blitar, Mashudi, kepada awak media, Selasa 23-02-2021.

Menurut Mashudi, bahwa nantinya akan dibuka pengumuman seleksi bersama Panitia Seleksi (Pansel) dan BKPSDM. setelah itu, syarat lainnya juga harus mendapat rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN),” jlentrehnya.

Selanjutnya Mashudi menjelaskan bahwa, sesuai dengan UU nomor 10 Tahun 2016, dalam aturan tersebut, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota, dilarang melakukan penggantian pejabat enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.

Lebih lanjut Mashudi merinci, dari 103 jabatan yang kosong tersebut diantaranya adalah jabatan Sekda, kemudian untuk eselon II A dan II B sebanyak lima jabatan, untuk Eselon III A, ada lima jabatan termasuk Camat, sedang Eselon III B, setingkat Kepala Bidang (Kabid) ada sebanyak 11 jabatan yang kosong.

“Sementara yang paling banyak yaitu Eselon IV A ada 61 kursi jabatan. Sedangkan Eselon IV B yang ada di Kelurahan maupun Kecamatan sebanyak 20 kursi,” ungkapnya.

Masih menurut Mashudi, jika saat ini semua telah diisi oleh Pejabat Pelaksana Tugas (Plt). Tapi dari beberapa eselon yang kosong tersebut, khusus untuk Staf Ahli tidak diisi.

Selanjutnya Mashudi menjelaskan bahwa, untuk Eselon III A, termasuk Camat, tidak melalui metode seleksi terbuka. Tapi, melalui promosi yang nantinya dinilai oleh Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat), atau saat ini disebut Tim Penilai Kinerja, yang diketuai oleh Sekda.

Jika berkaitan dengan pengisian jabatan yang kosong maupun yang pengembangan karir bagi PNS, mengacu pada Pasal 69, UU nomor 5 tahun 2014 ayat 0b1, tentang pengembangan karir PNS dikembangkan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja, dan kebutuhan instansi pemerintah.

“Jadi merupakan sebuah dasar dalam rangka memilih pejabat dalam rangka pengembangan karir. 5ehingga ketika seperti sekarang panitia seleksi maupun pejabat pembina kepegawaian, ini yang menjadi pertimbangannya,” pungkasnya. (Eko.B) 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *