Resmi, 5 Kepala Daerah Kalsel Dilantik Dengan Protokol Kesehatan Ketat

  • Whatsapp

Banjarmasin, infobanua.co.id – Resmi 5 kepala daerah di Kalimantan Selatan secara resmi dilantik oleh Mendagri RI Tito Karnavian diwakili Pj Gubernur Kalsel Safrizal ZA, Jumat (26/2/2021) di Mahligai Pancasila Banjarmasin. Kepala daerah pemenang Pilkada serentak tahun 2020. Terdiri pasangan Aditya Mufti Ariffin – Wartono selaku Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru, pasangan Zairullah – M Rusli selaku Bupati – Wakil Bupati Tanah Bumbu, Saidi Mansyur – Habib Idrus selaku Bupati – Wakil Bupati Banjar. Selanjutnya Pasangan Aulia Oktafiandi – Mansyah Sabri selaku Bupati – Wakil Bupati HST dan pasangan Abdul Hadi – Supiani sebagai Bupati – Wakil Bupati Balangan. Kepala daerah tersebut akan menjalani masa tugas mulai tahun 2021 – 2024.

Acara pelantikan kali ini berbeda jauh dari pelantikan-pelantikan sebelumnya. Hal tersebut dikarenakan, pelantikan kali ini berlangsung di tengah masa Pandemi Covid-19. acara pelantikan berlangsung dengan jumlah tamu terbatas. Menggunakan protokol kesehatan ketat.

Disampaikan Pj Gubernur Kalsel Safrizal dalam amanatnya, kepada kepala daerah yang dilantik agar menepati janjinya semasa kampanye.Janji adalah hutang,

“Kepala daerah bisa amanah dalam melaksanakan tugas sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Laksanakanlah tugas dengan inovatif, kreatif, sinergi dan kolaborasi sehingga dapat mengatasi kesulitan yang dihadapi,” ujarnya.

Menurut Safrizal,  amanat Presiden RI, kepala daerah yang dilantik agar memprioritaskan penanganan dan pengendalian Covid-19 di daerah masing-masing. Gunakan koordinasi pada semua pemangku kepentingan, unsur Forkopimda dan elemen masyarakat  agar memutus mata rantai penularan Covid 19. Tugas selanjutnya kepala daerah  agar melaksanakan agenda pemulihan ekonomi akibat dampak wabah Covid mulai dari menjaga daya beli masyarakat, dan menjamin ketersediaan bahan pokok.

“Pastikan kelancaran program vaksinasi secepatnya dan terus menegakkan protokol kesehatan di wilayah masing-masing,” jelasnya.

Safrizal  mengatakan, penanganan dampak bencana banjir,  pemulihan ekonomi dan rehabilitasi secepatnya. Serta lakukan pendataan secara akurat terhadap dampak banjir sehingga dapat menjadi dasar pengambil kebijakan secara tepat sasaran.

“Setiap kepala daerah juga perlu mewaspadai dan mengantisipasi ancaman bencana di masa mendatang, mengedepankan program kesejahteraan masyarakat,” pesanya.

Ditambahkan Safrizal, pelantikan kepala daerah yang masih bersengketa hukum, akan menunggu keputusan inkrah dari hakim MK. Kepala daerah hasil Pilkada 2020 yang masih bersengketa hukum, pelantikannya akan dilakukan setelah ada putusan inkrah dari hakim MK.

Ida/IB

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *