Fakta Baru Pasca Pemutusan Kontrak

  • Whatsapp

Kapuas, infobanua.co.id – Sebagaimana di beritakan media ini sebelumnya, Dinas Kesehatan Kab. Kapuas telah mengambil tindakan tegas dengan pemutusan kontrak sejak 5 Pebruari 2021 dengan PT Arjuna Bernendes Utama sebagai pelaksana pembangunan fasilitas kesehatan di desa Sakata Bangun C2 Lamunti Kec. Mantangai karena tidak dapat menyelesaikan faskes tersebut sesuai batas waktu sebagaimana tertuang dalam kontrak. Pembangunan Faskes ini sendiri menelan biaya 12 M lebih tahun anggaran 2020.

Pekerjaan yang sebelumnya dinyatakan terselesaikan di kisaran 75-80% oleh Dinas Kesehatan Kab.  Kapuas melalui Widjiati selaku KPA, ketika infobanua.co.id meninjau langsung ke proyek pembangunan faskes tersebut, terkuak fakta mengejutkan. Meski telah pemutusan kontrak terhitung sejak 5 Pebruari namun pihak pelaksana masih melakukan kegiatan pengerjaan hingga tanggal 23 Pebruari dan itu berarti satu hari sebelum kedatangan BPK melakukan pemeriksaan. ” Demikian keterangan yang berhasil di himpun dari sejumlah sumber yang salah satunya sdr.Marlan yang mengaku sebagai petugas jaga di proyek tersebut.

Hal tersebut juga diamini Kades Sakata Bangun, Sodik. Ia mengaku melihat pekerja masih bekerja, namun ia tidak mengerti dan tidak paham terkait soal pemutusan kontrak oleh dinas kesehatan.

Sementara itu, Inspektorat Kab Kapuas melalui Plt Irbansus Arnes Satyari mengatakan, ” sehubungan permohonan pemeriksaan dan audit yang dilayangkan dinas kesehatan Kab. Kapuas itu juga ke BPKP dan BPKRI sehingga Inspektorat Kapuas untuk sementara ini hanya menunggu hasil pemeriksaan BPK dan BPK, sebab kita tidak Mungkin masuk karena telah ada pihak yg lebih tinggi yaitu BPKP dan BPKRI.

Mencermati hal ini, Ketua LSM Forum Pemuda Reformasi Kab. Kapuas, Maseran Mahmud mengatakan, ” Informasi maupun pemberitaan seperti ini seharusnya bisa dijadikan institusi penegak hukum sebagai pintu masuk untuk melakukan pengusutan atau pemeriksaan terhadap pihak pihak terkait, termasuk KPA dan PPTK nya, karena sangat dimungkinkan hal seperti ini terjadi dikarenakan lemahnya pengawasan dari pihak pemberi kerja.

Di kesempatan lain, ketika dihubungi via telepon, Fery selaku pihak kontraktor mengatakan, ” keterlambatan atau kegagalan pihaknya menyelesaikan pekerjaan tersebut dikarenakan faktor cuaca dan akses jalan yang rusak sehingga menyulitkan mereka dalam hal mobilisasi material.

Ketika ditanyakan soal masih berkegiatan pasca pemutusan kontrak, “itu hanyalah semata mata perapian termasuk penerangan / jaringan listrik. ( Nasution )

 

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *