Ketua DPRD Nagekeo: Akan Kirim Surat Ke Kejari dan Kejati NTT

  • Whatsapp

Mbay, infobanua.co.id – Kasus Dugaan Korupsi yang terjadi wilayah Kabupaten Nagekeo. Tepatnya di dua instansi pemerintahan yakni dinas Kesehatan Kabupaten Nagekeo dan Dinas BPBD Kabupaten Nagekeo, yang telah di tangani Kejaksaan Negeri Ngada, sudah 4 bulan belum ada kejelasan kasus itu. Oleh karena itu Ketua DPRD Nagekeo akan mengirim surat secara resmi kepada kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Ngada dan Kejaksaan Negeri Tinggi (Kejati) NTT.

“Terkait dua kasus itu kami DPRD Nagekeo akan kirim surat kekejari Ngada dan Kejati NTT. Untuk segera tuntaskan kasus tersebut,” tegas Ketua DPRD Nagekeo Marselinus F. A. Bupu yang ditemui media ini Rabu (3/3).

Seli biasa ia disapa menegaskan bahwa dirinya telah berkomitmen untuk mengirim surat kepada Kejari Ngada dan Kejati NTT.

Tujuan kata Dia untuk meminta Kejari Ngada dan Kejati NTT untuk segera menuntaskan dugaan kasus korupsi di dua instansi yakni BPBD Nagekeo dan Pengadaan masker pada dinas Kesehatan Kabupaten Nagekeo yang telah di tangani kejari Ngada pada 4 sepetember 2020 lalu, namun hingga kini belum ada kejelasannya.

Menurutnya apa bila kedua kasus itu tidak menemukan bukti yang valid, Seli meminta kejari Ngada tak segan-segan untuk segera SP3. agar tidak ada ada persepsi buruk terhadap kinerja Kejari Ngada. Selain itu agar terduga pelaku tidak merasa takut dan cemas menghadapi persoalan itu. “Kalau memang tidak ada bukti yang valid segera SP3. Agar publik tidak berpikir negatif tentang kinerja Kejaksaan Negeri Ngada. Dan juga para terduga pelaku tidak merasa cemas dan tertekan batin atas persoalan itu,” ujarnya.

Dikatakan apabila kedua kasus itu di ulur-ulurkan publik akan menilai minor terhadap kinerja Kejari Ngada. “Dua kasus itu secara resmi kejari Ngada kan sudah konferensi pers. Tentunya publik sudah tau. Kalau sampai tidak tuntas ada apa di balik itu semua,” tanya seli.

Hal sama disampaikan salah satu pengacara asal Mbay Lukas Mbulang mengatakan bahwa pernyataan Kejaksaan Negeri Ngada tentang Dana Covid-19 sudah final dan diketahui publik bahkan terdapat kerugian negara, bahkan tidak tanggung-tanggung menyatakan hukum mati.

Demikian pula dana bencana alam yang digunakan tidak prosedural bahkan menambah musibah baru di kota Mbay. Publik tahu ada kerugian negara.

Kata Lukas Kalau ini dibiarkan, tidak diproses atau tidak dibuat Surat Pemberhentian Penyidikan secara formil, maka sama-sama korupsi. “tidak perlu ada lagi bicara korupsi di Nagekeo. kalaupun dibicarakan sama halnya dengan bentuk ancaman yang sekedar menakuti saja,” ujarnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *