Jelang Akhir Masa Jabatan Sebagai Bupati Kabupaten Simalungun, DR JR Saragih, Lakukan Pencopotan Camat Girsang Sipangan Bolon

  • Whatsapp

Simalungun, infobanua.co.id – Meski sudah dipenghujung Masa Jabatannya sebagai Bupati Simalungun, DR JR Saragih, dan berakhir Dua Bulan Kedepan, masih melakukan pergantian Pejabat Eselon, seperti Pergantian Camat Girsang Sipangan Bolon (Girsip).

Jabatan Camat Girsip sebelumnya dijabat Eva Suryati Ulyarta Tambunan, kemudian digantikan oleh Plt. Camat, Maruwandi Y Simaibang.

Pergantian Camat tersebut menuai kritikan dari Ketua LSM Macan Habonaron, Jansen Napitu, mengatakan bahwa Pergantian Camat Girsip yang dilakukan DR JR Saragih sebagai Bupati Simalungun yang masa jabatannya akan berakhir Dua Bulan Kedepan, telah melanggar Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri), Nomor 73, Tahun 2016, tentang Pendelegasian Wewenang, Penandatanganan, dan Persetujuan Tertulis, Untuk Melakukan Penggantian Pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah.

“Tindakan yang dilakukan Bupati tersebut, telah melanggar aturan hukum. Pergantian Camat Girsip tersebut,terjadi dikarenakan kelalaian Para Anggota DPRD Simalungun, selaku Badan Pengawasan Pemerintahan,” sebut Jansen Napitu, Ketua LSM Macan Habonaron, Rabu (03/03/2021).

Lebih lanjut Jansen mengatakan, “Seperti termaktub pada Peraturan Menteri Dalam Negeri RI ditegaskan, bahwa Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota, tidak diberi hak lagi, atau tidak ada wewenangnya lagi untuk melakukan Pergantian Pejabat Pemerintahan, dimulai sejak 6 Bulan, Sebelum Tanggal Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah itu, masa jabatannya akan berakhir, terkecuali mendapat Persetujuan Tertulis dari Menteri Dalam Negeri RI,” ungkapnya.

Mantan ASN Simalungun itu menjelaskan, bila Kepala Daerah sudah dipenghujung masa waktu jabatannya selesai, dari ketentuan aturan hukumnya, tidak diberlakukan untuk melaksanakan pergantian Pejabat Eselon. Apabila hal itu sampai terjadi, seharusnya ada sanksi Hukum Administrative kepada DR JR Saragih, sebagai Bupati Simalungun

“Kelemahannya, Para Anggota DRPD Simalungun terkesan tidak berfungsi sebagai Badan Pengawasan Pemerintahan. Seolah-olah ada kesan pembiaran terhadap Kebijakan Bupati yang semena-mena menganti Pejabat. Dan yang saya ketahui bukan hanya Camat Girsang yang sudah diganti, akan tetapi turut pula Camat Pane, dan Kepala Dinas ada juga yang sudah diganti,” paparnya.

Apalagi tindakan DR JR Saragih, secara sepihak melakukan Pergantian Pejabat, dipenghujung masa jabatannya sebagai Bupati, kata Jansen,seharusnya Anggota DPRD Simalungun bisa bertindak, dan mempertanyakan kebijakan yang dikeluarkan Bupati secara sepihak.

“Ada dugaan saya,  mekanisme jalannya roda Pemerintahan di Kabupaten Simalungun, kerap kali diluar prosedural, dan melanggar ketentuan hukum, sebab peranan Para Anggota DPRD Kabupaten Simalungun, sebagai Wakil Rakyat, guna memantau, dan mengawasi kinerja Bupati, seakan bisa didinabobokkan. Alasan, seperti dialami Para ASN di Kabupaten Simalungun ini, kerap kali diperlakukan diluar Kebijakan aturan yang berlaku dalam UU Aparatur Negara. Anggota DPRD Kabupaten Simalungun terkesan diam, alias tidak peduli, tutup mata selama 10 Tahun, sejak Kepemimpian DR JR Saragih, sebagai Kepala Daerah, Bupati Kabupaten Simalungun,” tutur Jansen.

Informasi diperoleh dari Salah Seorang Pegawai Kantor Kecamatan Girsip, HRS, membenarkan telah dilakukan pergantian Camat Girsip, Kamis  (11/02/2021) lalu.

”Sesuai SK Bupati Kabupaten Simalungun, Maruwandi Y Simaibang sebelumnya masih menjabat sebagai Sekretaris Camat (Sekcam), diangkat menjabat Plt Camat Girsip. Saat ini mendapatkan tugas merangkap Dua Jabatan,” ujar HRS.

(AG-William/Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *