Soal Oknum Minta Penggunaan Anggaran Ditunda, Radiapoh Sinaga : Itu Tidak Benar, Dan Ulah Orang Yang Tidak Bertanggung jawab

  • Whatsapp

Simalungun, infobanua.co.id – Sejumlah Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Simalungun mengaku, bahwa mereka dihubungi Oknum Orang Dekat Bupati Simalungun Terpilih, Periode 2021-2024, untuk meminta agar Proyek atau Kegiatan Pembangunan, dan Penggunaan Anggaran bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA 2021, supaya ditunda sementara waktu, hingga Bupati baru dilantik.

Pesan itu disampaikan Oknum Orang Dekat Bupati Terpilih, baik menghubungi melalui Telepon, maupun Pesan lewat Aplikasi WhatsApp.

Terkait Pengakuan Pimpinan OPD itu, Bupati Simalungun Terpilih, Radiapoh Hasiholan Sinaga, SH., ketika dikonfirmasi, menyampaikan pernyataan, bahwa tidak ada Oknum atau Siapa pun itu, yang disebut-sebut sebagai Orang Dekat Bupati (Terpilih), diminta agar melakukan apa yang telah disampaikan lewat pesan, terkait pengunaan Anggaran, agar ditunda, hingga dirinya dilantik.

“Tidak ada kewenangan siapa pun, apalagi mengatasnamakan Orang Dekat Bupati (Terpilih) untuk melakukan atau menyampaikan hal tersebut kepada Para OPD di Lingkungan Pemkab Simalungun,” kata Radiapoh Sinaga, Kamis (04/03/2021).

Radiapoh Sinaga lebih lanjut mengungkapkan, bahwa tindakan Oknum yang mengaku Orang Dekat Bupati (Terpilih) tersebut, sesungguhnya merupakan tindakan Orang Yang Tidak Bertanggungjawab.

“Kita tidak paham apa Tujuan Oknum tersebut, namun kita berharap, bila Ada OPD yang mendapatkan pesan melalui Telepon, maupun lewat Pesan Aplikasi WhatsApp, supaya tidak merespon maupun menanggapinya,” kata Radiapoh Sinaga.

Terkait Pelaksanaan Program Kerja Pemkab Simalungun Tahun Anggaran 2021, Radiapoh menyarankan, supaya dijalankan sesuai dengan prosedur, dan tidak melanggar aturan yang ada.

Termasuk Pelaksanaan Lelang/Tender terhadap Proyek Pembangunan harus dilakukan sesuai Mekanisme Aturan yang berlaku. Nantinya, bila dimasa Pemerintahan RHS-ZW sudah dimulai, maka akan dilakukan tindakan Evaluasi Program yang sedang berjalan.

“Prinsipnya, bila untuk percepatan Program Pembangunan, silahkan saja dikerjakan sesuai regulasi yang ada. Tapi, jangan dibuat program yang terkesan dipaksakan, apalagi tujuannya terkesan menghambur-hamburkan Anggaran, namun tak bermanfaat bagi masyarakat,” ujar RHS.

Diingatkan RHS, bahwa dia bersama pasangannya H. Zonny Waldi, tetap pada komitmen akan menjalankan Pemerintahan yang baik dan bersih.

“Kami tetap mengingatkan, Seluruh Tim yang selama ini sudah bersama-sama dengan Kami, hingga Penetapan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih, agar tidak melakukan hal-hal yang tidak benar, terutama dalam hal yang berkaitan dengan Kinerja ASN, mau pun Aparat Pemerintahan,” kata Radiapoh Sinaga.

(AG-William/Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *