Dr Safrizal Cermati Kebijakan Penanganan Covid-19 Bupati/Walikota

  • Whatsapp

Banjarbaru, infobanua.co.id – Rapat Koordinasi Kepala Daerah se-Kalimantan Selatan digelar di gedung Idham Chalid, Kamis 4 Maret 2021.

Rakor dipimpin Penjabat (Pj) Gubernur Kalsel Safrizal ZA, didampingi Sekretaris Daerah Kalsel Roy Rizali Anwar, serta Kepala Daerah dan Kepala SKPD di lingkungan Pemprov Kalsel.

Rakor Bertujuan menguatkan program pembangunan daerah, mengangkat empat agenda utama. Salah satunya mengenai penanganan Covid-19 di Banua.

Safrizal usai memberikan pengarahan terlihat mencermati dengan saksama pemaparan kebijakan penanganan Covid-19 para Bupati dan Walikota.

Grafik memperlihatkan, pertambahan kasus positif menurun dibandingkan beberapa bulan lalu.

Namun, keseluruhan tren belum turun. Beberapa kabupaten dan kota di Kalsel menunjukkan angka positif Covid-19 yang cukup banyak.

“Angka ini kalau naiknya hasil tracking, bagus. Artinya, kita mengecilkan potensi penularan dan mengurangi fatality rate yang mungkin terjadi,” terang Safrizal.

“Fatality rate atau tingkat fatalitas kasus selama ini menjadi sorotan. Fatality rate merupakan angka kematian yang disebabkan oleh penyakit tertentu. “Yang dibaca adalah fatality rate. Maka, strategi screening terus kita lakukan,” papar gubernur.

Screening berguna untuk mencegah potensi penularan, minimal di lingkup keluarga. Ia pun menginstruksikan seluruh SKPD Pemprov Kalsel untuk memberlakukan screening sejak dini.

Saat ini, jenis screening yang diprioritaskan adalah antigen, dengan akurasi mencapai 97 persen. Maka, diimbau untuk memberlakukan swab antigen di acara-acara yang mengundang banyak masyarakat.

Pj Gubernur Kalsel menekankan  penanganan Covid-19 masih menjadi prioritas di tingkat kabupaten, kota, dan nasional. “Sehingga harus tercermin di program dan anggaran yang kita lakukan.

“Pengertian prioritas ada programnya, kegiatan, dan alokasi anggaran, di samping inovasi-inovasi yang terus dilakukan.”

Bupati Tabalong, Anang Syakhfiani, mengungkapkan wilayahnya memiliki  posko PPKM terbanyak di kalsel, yakni 301 unit. Posko PPKM berfungsi sebagai sarana evaluasi penanganan Covid-19 di tingkat mikro.

Ia juga mengungkapkan upaya menggalakkan masker di wilayahnya.

“Kami punya kebijakan, setiap Kepala SKPD harus menyiapkan empat masker untuk ASN dan keluarganya. Demikian juga pihak Polri dan perusahaan-perusahaan.”

Adapun agenda lain yang dibahas pada rapat koordinasi tersebut adalah penanganan banjir, distribusi elpiji, serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Kalsel.

Rel

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *