Soal Biaya Ritual Buka Hinting di Kamawen Menutup Tuntutan Warga DAD dan BATAMAD Diharapkan Berbuat

Muara Teweh, infobanua.com –  Terkait Hinting Pali hingga terjadi dugaan pelecehan hukum adat. Bahkan kasusnya sudah dilimpahkan ke Dewan Adat Dayak (DAD) Barito Utara. Bahkan sudah dilakukan pengecekan dengan dikawal anggota BATAMAD. Karena adanya dugaan kerusakan tanah pekarangan, patok dan pagar rumah milik keluarga Hison.

Lahan yang diduga dirusak oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit PT. BAK, karena beroperasi menggunakan jalan Desa Kamawen, Kecamatan Montallat, Kabupaten Barito Utara, Di Provinsi Kalimantan Tengah.

Informasi yang diterima, Saptu (13/3/2021) bertempat di Kantor Desa Kamawen dilakukan pertemuan diluar kesepakatan sebelumnya. Sebagaimana yang tertuang dalam berita acara tertanggal 24 Pebuari 2021.

Pertemuan itu diduga kuat ada intervensi, hal ini berdasarkan surat undangan dari Kepala Desa dengan Nomor:140.121/U/DS-KMN/III/2021/PEM, Perihal: Penyelesayan Hinting Pali. Yang juga dihadiri unsur Terpika, Kecamatan, Kapolsek dan Koramil (mewakili). Tapi tak nampak adanya Jumadi Kepala Desa, dan hanya dihadiri Sekdes Mamanto dan Ngenggeng tokoh dari unsur pendatang yang berdominsili di Desa Kamawen yang juga karyawan PT. BAK. Juga ada Kedemangan Kec. Montallat dan Robenson selaku Demang Kepala Adat Kaharingan.

Saat rapat dimulai salah seorang Babinkantipmas Desa Kamawen memberikan konfirmasi melalui telpon seluler/HP. Bahwa Hison mengatakan, hari ini saya tidak dapat hadir, silahkan biaya ritual pelepasan Hinting Pali diserahkan dengan mereka pengurus Kedemangan sesuai kewenanganya.

“Terkait ritual itu bukan urusan saya..!! hadir tidak hadir untuk menyaksikan, mau atau tidak terserah saya. Semoga saja pada pelaksanaan ritual nanti saya sempat hadir. Itupun jika saya di undang dari pihak kedemangan,” imbuhnya.

Kata Hison, sebelumnya orang tua Hison sudah menyerahkan Piring Putih dan uang satu kiping sebagai tulang pakat, kepada pihak kedemangan.

“Tidak ada kewenangan saya untuk menerima uang ritual sekalipun masalah tuntutan saya belum selesai hingga sekarang. Apalagi diketahui terkait Pelanggaran Hukum Adat kemaren sudah di limpahkan ke Dewan Adat Dayak (DAD) yang sudah Cek Lokasi dengan dikawal belasan BATAMAD. Saya berharap DAD dan BATAMAD agar tidak mandul dan tidak dapat di intervensi. Apalagi masuk angin dalam menangani pelanggaran hukum adat, Terkait masalah selesai atau tidak saya sudah minta kepada kawan-kawan media untuk terus memfiralkan fakta apa saja, terkait apabila terus terjadi penjarahan hak kami masyarakat apalagi sudah di ketahui adanya dugaan pungli yang dilakukan antara oknum Pemdes dan PT. BAK,” kata Hison.

Setelah dipersilahkan pada rapat, Robenson selaku Demang Kaharingan Kabupaten Barito Utara mengatakan, sebagai Demang Kepala Adat Kaharingan sekaligus mewakili para Mantir. “Hari  ini.  bersedia menerima biaya ritual supaya kita cepat melengkapi bahan untuk melaksanakan ritualnya,”  tukas Robenson

Sementara Humas dari Desa Kamawen, Ngenggeng menyampaikan, bahwa terkait perawatan jalan sudah dipikirkan dan sudah diusulkan kepada pimpinan yang di atas. “Mungkin dalam waktu dekat akan dilakukan perbaikan. Jadi bukan Hison yang kami pikirkan, jalan SP 1 juga perlu kami pikirkan. Kami mohon supaya tidak ada lagi tuntutan-tuntutan atau Hinting Pali seperti ini di kemudian hari,” pinta Ngenggeng.

 

Biyi Ardiansyah Selaku Demang Kepala Adat Kecamatan Montallat, “Terkait Pelepasan Hinting Pali tentu ada hubunganya denga ritual, maka orang yang melaksaksanakan ritual pemasangan itu juga yang harus melaksanakan ritual pembukaan pali hinting, dan kami berharap supaya secepatnya dilaksanakan ritual, supaya tidak kena pali yang berkepanjangan. Imbuhnya.

Dari upaya tuntutan yang sudah hampir setahun sejak April 2020, yang juga selalu tidak lepas dari pantauan media. Media ini juga mencatat diduga kuat adanya intervensi dari sindikat kepentingan untuk melindungi perusahaan yang diduga Ilegal yakni PT. BAK.

“Kalau tidak ilegal kenapa harus menggunakan jalan desa, dan kenapa penjualan buah sawitnya cuma bisa memakai ijin koperasi dengan mengatas namakan kebun warga. Masalah ini PT. AGU selaku pembeli juga bisa kena imbas nantinya, dan ini perlu menjadi perhatian pemerintah dan aparat sebaliknya. Apakah demi mengejar investasi, ada dugaan perusahaan menjarah hak hidup orang lain,” tuding salah seorang yg tidak mau disebutkan namanya.

Dirangkum juga dalam berita ini, setelah mengetahui surat berita acara, Hison berpendapat, “Surat berita acara yang dibuat hari ini saya duga cacat hukum. Karena Hison belum pernah memberikan kuasa atau mandat kepada siapapun untuk mewakilinya. “Surat tersebut juga aneh, seakan-akan pihak kedemangan tidak mengakui kehadiranya. Malah tanda tangan mewakili saya,” kata Hison. sapuneli/tim