Merasa Belum Diperhatikan Dinas PUPR, Plat Deker Pomakeke Dikerjakan Lewat Program BPBD Nagekeo

  • Whatsapp

Mbay-Plat deker pada jalur jalan raya Aeramo-Nangadhero, tepatnya di Pomakeke, desa Aeramo, kecamatan Aesesa sejak tahun 2019 rusak berat akibat faktor usia. Akan tetapi Plat deker tersebut bukan dikerjakan Dinas PUPR Nagekeo melainkan melaui program Penanggulangan Bencana Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana, dengan kontrak bernomor, 02/PPK-KONST/PDPA/02/2021, yang dikerjakan oleh CV Bunga Bare melalui Konsultan Pengawas CV Sahwana, tahun anggaran 2020, senilai Rp 149.989.000.

Kepala BPBD kabupaten Nagekeo, Agustinus Pone, ketika dikonfirmasi Wartawan Selasa (16/3) mengungkapkan alasan BPBD Kabupaten Nagekeo mengambil alih item pengerjaan plat deker yang telah lama ambruk tersebut.

Agustinus mengemukakan, penyebab Ambruknya deker tersebut diakibatkan oleh bencana alam pada beberapa tahun silam. Selain itu, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) kabupaten Nagekeo belum memberikan perhatian terhadap item pekerjaan plat deker tersebut dan belum mengakomodirnya dalam rencana kerja PUPR.

“Pertimbangannya, sarana yang rusak itu tergerus karena banjir, intervensi kita saat kita hanya pasang plang dan besi plat untuk penanganan sementara, karena tidak diakomodir di rencana PU maka kita masuk dalam RR (Rehab dan Rekonstruksi),” ujarnya.

Alasan lainnya, mengapa plat deker tersebut menjadi perhatian BPBD karena berdasarkan keluhan masyarakat, ambruknya deker tersebut telah menyebabkan penyumbatan saluran air yang diperuntukan untuk mengairi sawah milik warga. selain itu, kondisi plat deker yang ambruk tersebut telah memicu kecelakaan lalulintas (lakalantas) dan menyebabkan ketidaknyamanan bagi pengendara.

Menurut Agustinus hal itu sah secara regulasi, karena kewenangan BPBD mencakup 3 Aspek yakni Siaga Darurat, Tanggap Darurat serta Rehabilitasi dan Rekonstruksi (RR). berdasarkan Pedoman Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia nomor 06 Tahun 2017 menerangkan bahwa penyelenggaraan rehab rekon paska bencana mencangkup beberapa kegiatan diantaranya perbaikan sarana prasarana umum, perbaikan rumah masyrakat hingga pemulihan setuasi sosial. “Jadi tugas kami ini sangat luas, pemulihan akses layanan publik, pemulihan sistem pemerintahan, membangun kembali sarana prasarana publik dan sebagiannya. jadi kalau kita berpikir kalau urusan jalan harus PU, itu keliru. kita harus lihat penyebabnya apa,” ujarnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *