Tiga Titik Pembangunan Tower Di Karawang Yang Diduga Belum Lengkapi Perizinan Harus Segera Ditindak

  • Whatsapp

Karawang, Infobanua.co.id – Peningkatan jaringan alat telekomunikasi terus dikembangkan oleh berbagai macam perusahaan telekomunikasi dengan terus memperbanyak menara telekomunikasi pada setiap daerah yang dianggap belum maksimal. Hal tersebut dilakukan untuk dapat memaksimalkan kualitas pelayanan terhadap pelanggan provider.
Selasa, 23/03/21

Hanya saja yang sangat disayangkan, akhir – akhir ini marak pembangunan menara telekomunikasi, atau yang biasa disebut tower, diduga abai terhadap aspek perizinan. Beberapa contoh seperti yang terjadi di Desa Bolang Kecamatan Tirtajaya, di Desa Rengasdengklok Utara, Kecamatan Rengasdengklok dan di Desa Kedawung, Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Karawang.

Ketiga titik lokasi pembangunan tower tersebut terindikasi belum memiliki dokumen perizinan? Baik Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL – UPL) mau pun Izin Mendirikan Bangun (IMB).

Pemerhati politik dan pemerintahan, yang dua Tahun lalu sempat mempersoalkan hal sama, tepatnya berlokasi dihalaman kantor Desa Rengasdengklok Selatan, sampai akhirnya terjadi penyegelan sementara yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) terhadap pengerjaan pembangunan tower tersebut. Ketika diminta pendapatnya perihal maraknya kembali pembangunan tower yang abai perizinan, dengan nada kesal Andri mengungkapkan, “Ini kok tidak ada kapok – kapoknya,”

Padahal jelas pengaturan pembangunan menara telekomunikasi terdapat dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 02/Per/M.Kominfo/03/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi (“Permenkominfo 02/2008”). Jelas Andri.

Ditambahkannya, Selain itu juga diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009; Nomor: 07/Prt/M/2009; Nomor: 19/Per/M.Kominfo/03/2009; Nomor: 3 /P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi (“Peraturan Bersama Menteri”).

“Kalau Pemerintah Desa (Pemdes) dan Pemerintah Kecamatan saja meyakini belum menerima dokumen perizinan. Apa lagi rekan – rekan wartawan sudah mengkonfirmasi langsung ke Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (Taling DLHK) Karawang, dan DLHK tidak pernah memproses apa lagi mengeluarkan izin lingkungan. Berarti jangankan IMB, dokumen lingkungannya saja belum ada,” Sesal Andri.

“Ini harus menjadi pelajaran bagi pihak Pemdes dan Kecamatan, bila mana ditemukan adanya kegiatan pembangunan tower, segera tanyakan dokumen izin lingkungan dalam bentuk UKL – UPL berikut IMB. Bila mana belum mengantonginya, segera berkoordinasi dengan DLHK serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Karawang. Agar selanjutnya Bidang Wasdal keduanya melakukan Verifikasi Lapangan (Verlap) sebagai tindakan awal,” Tandasnya.

“Kemudian kedua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tersebut tinggal membuat keterangan kepada Bidang Penegakan Peraturan Daerah (Gakda Pol PP) untuk diambil tindakan penghentian kegiatan sementara atau penyegelan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Jangan nunggu dulu ramai dipersoalkan dan diberitakan oleh media massa,” Tegas Andri.

“Karena kalau seperti ini, kedepannya akan terus terulang. Dianggap Pemerintah Karawang lentur, harus dijaga marwah dan wibawa Pemerintah. Sebab, selain akan berdampak pada lingkungan masyarakat, dari sisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pun Pemerintah jelas dirugikan jika tidak diurus perizinannya,” Terangnya.

“Dalam hal apa pun, izin dulu dilengkapi, baru action melaksanakan kegiatan. Bukan malah sebaliknya! Jadi tegasnya, saya meminta BidangWasdal DLHK dan DPMPTSP Karawang segera ambil langkah, kemudian buat surat ke Sat Pol PP. Agar segera ditindak oleh Bidang Gakda,” Pungkasnya.

 

Iswanto.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *