DPRD Minta Dinkes Nagekeo Segera PHK, Kalau Tidak Akan Rekomendasi APH Untuk Tindak Lanjut

  • Whatsapp

Mbay, infobanua.co.id – Molornya proyek pembangunan Rumah Sakit Pratama Raja yang berlokasi di wilayah Desa Raja Timur, Kecamatan Boawae-Kabupaten Nagekeo-Provinsi NTT, disebabkan proses perencanaan yang tidak matang dari dua rekanan yakni, PT. Satria Lestari Muliti selaku Kontraktor Pelaksana dan Konsultan Perencana, PT. Maerakaca Graha Kencana.

Demikian disampaikan Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Nagekeo, Safar saat melakukan kunjungan kerja di pembangunan Rumah Sakit Pratama Raja, Selasa (23/3).

Safar menyampaikan, dari hasil yang ditemui di lapangan proyek pembangunan RS Pratama Raja yang menggunakan anggaran senilai Rp. 26.235.200.000.00, dari sumber dana APBD tahun 2020
berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Afirmasi, dinilainya molor dan tidak mampu diselesaikan dengan tepat waktu. Pasalnya waktu pelaksanaan yang dikerjakan oleh pihak rekanan terhitung sejak tanggal 21 Juli 2020 dan harus diselesaikan pada tanggal 31 Desember 2020.

Namun, lanjut Safar realita di lapangan rekanan tidak mampu menyelesaikan tempat waktu dan hingga saat ini proyek pembangunan RS Pratama Raja belum satupun yang telah rampung secara baik.

“Masa kerja sejak dari tanggal 21 Juli 2020 harus diselesaikan pada tanggal 31 Desember 2020, ini malah molor hingga 9 bulan lebih, terhitung dari bulan Juli 2020 hingga bulan Maret 2021 tak ada satu bangunan pun yang telah rampung. Oleh karena itu pihak Dinkes Kabupaten Nagekeo segera melakukan PHK terhadap rekanan bersama perusahaannya, agar tidak lagi melakukan aktivitas pekerjaan tersebut, jika tidak negara rugi dan pihak rekananpun rugi,” ujarnya.

Safar menegaskan, apabila pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Nagekeo tidak segera mengambil sikap tegas dalam penyelesaian proyek pembangunan RS Pratama Raja ini, maka pihaknya akan melakukan rekomendasi kepada pihak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk segera tindak lanjuti, karena kami bisa menduga adanya kerjasama antara Dinkes Kabupaten Nagekeo bersama rekanan.

Safar menyampaikan, setelah kunjungan kerja pihaknya akan mengundang dinas terkait dalam hal ini Dinkes Kabupaten Nagekeo untuk melakukan rapat kerja. “Jangan kasih kepada rekanan yang pemalas untuk kerja. Apalagi disuruh kelola uang negara sebesar ini, kita bisa masuk bui semua. Untuk waktu saja mereka sudah korupsi, apalagi diberikan kelonggaran waktu lagi. Waktu 6 bulan sebenarnya progresnya sudah 90 persen, ini 6 bulan ditahun 2020 ditambah 3 bulan lagi di tahun 2021 progresnya masih dibawah dari standar, malah tunggu material dari Jawa kapan mau selesainya,” pangkasnya.

Hal senada disampaikan pula, Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Nagekeo, Antonius Moti mempertanyakan peran dari Dinkes Kabupaten Nagekeo terkait perencanaannya yang dilakukan. Mestinya konsultan perencanaan memiliki tenaga yang kompeten dan kredibel.

“Kalau mendengar dari alasan yang disampaikan pihak rekanan maupun PPK dari Dinkes Nagekeo bahwa proyek molor karena kontraktor sibuk menggarap katingan bukit yang mana diluar kontrak, inj berarti proses perencanaan dari Dinas Kesehatan yang tidak matang. Kita bisa menduga ini perencanaan mereka copy paste atau bisa saja abal-abal. Pihak konsultan pengawas tidak survey lokasi bangunan di Medan yang berbukit kok bisa disamakan dengan lokasi yang dataran rendah dan rata ini yang kami katakan aneh,”tuturnya.

Pada kesempatan yang sama pula,
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinkes Nagekeo, Fransiskus Jogo, mengatakan, meskipun kontraknya berakhir di tanggal 31 Desember 2020, saat ini proses pekerjaan masih berjalan karena rekanan diberi adenddum selama 90 hari sekaligus kompesasi selama 2,5 bulan terhitung sejak 1 Januari 2021.

Dikatakannya kompesasi diberikan karena pihak penyedia jasa telah mengerjakan pekerjaan di luar kontrak kerja, yakni item katingan bukit yang akan dijadikan lokasi bangunan.

Fransiskus menjelaskan, berdasarkan hasil opname fisik bersama konsultan pengawas, progres fisik yang sudah dicapai oleh penyedia jasa yakni 60 persen lebih. Walaupun capaian progres fisiknya sudah di 60 akan tetapi, pihak rekanan hanya dicairkan uang muka sebanyak 26 persen.

“Pihak rekanan cair uang baru 26 persen, progres fisiknya sudah 60 persen. Uang belum cair sama sekali, jadi dia masih pakai modal sendiri,”paparnya.

Sementara itu Pimpinan Pelaksana Rumah Sakit Pratama Raja, Anggi Prakoso, membenarkan , salah satu alasan proyek tersebut melewati batas waktu karena faktor cuaca di mana wilayah Desa Raja dan sekitarnya yang sering diguyur hujan, ini yang menjadi faktor penyebab pekerjaan banyak terhambat. “Kalau tenaga kerja dengan persiapan material nggak ada masalah, tapi hujan ini yang kadang kami juga kerja palingan setengah hari,” ujarnya.

Anggi menambahkan, selama kurang lebih 2,5 bulan terhitung sejak bulan Juli – Agustus 2020 bahkan hingga hari ini pihaknya masih sibuk dengan pekerjaan menggusur lokasi. “Ini sebenarnya bukan molor ya. tapi kita diberi adendum pergantian waktu karena kemarin adanya item baru yang mesti kita kerjakan di luar kontrak. Lihat sendiri lokasinya aja kayak gitu. Total semua material yang kita gali itu ada 30 ribu kubik,” pangkasnya.

Anggi mengatakan, melihat adanya pekerjaan di luar kontrak, pihaknya mengajukan penambahan sejak awal selama 76 hari. “Logikanya begini, kalau emang tidak diberi kompesasi waktu ya nggak mungkin saya kerjakan, mending nunggu lahanya ready dulu,”katanya.

ril

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *