Mantan Banpol PP Pemkot Blitar, Gelar Unras Didepan Kantor Walikota Blitar

  • Whatsapp
Puluhan masa berunjuk rasa di depan Kantor Walikota Blitar, Senin, 29-03-2021.

Blitar, Infobanua.co.id –Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Pembaharuan Indonesia (GPI) bersama dengan perwakilan mantan tenaga outsourcing Bantuan Polisi Pamong Praja (Banpol PP) Pemkot Blitar, menggelar aksi Unjuk Rasa (Unras) di depan Kantor Wali Kota Blitar, jalan Merdeka, Kota Blitar Senin 29-03-2021.

Mereka menyerukan dan mempertanyakan tentang proses rekrutmen pengadaan tenaga outsourcing, khususnya Banpol PP oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Blitar, serta membawa beberapa buah poster.

Selain itu, perwakilan mantan tenaga Banpol PP juga mempertanyakan tentang hak-haknya yang sempat dipotong oleh perusahaan penyedia tenaga outsourcing sebelum diberhentikan pada bulan Desember 2021 yang lalu.

Koordinator aksi, Jaka Prasetya, mengatakan bahwa, perwakilan mantan tenaga outsourcing khususnya BANPOL PP, menduga ada permasalahan dalam proses rekrutmen tenaga outsourcing di Pemkot Blitar.

“Beberapa mantan tenaga Banpol ini diduga menjadi korban percaturan politik di Pilwali Blitar 2020 kemarin,” kata Koordinator aksi, Jaka Prasetya.

Menurut Jaka, diduga akibat persoalan dukung mendukung di Pilwali Blitar 2020, beberapa tenaga Banpol PP diberhentikan dan tidak diperpanjang kontrak kerjanya.

Seperti diketahui, bahwa ada dua pasangan di Pilwali Blitar 2020, yakni Santoso-Tjutjuk Sunario dan Henry Pradipta Anwar-Yasin Hermanto. Dan pasangan Santoso-Tjutjuk terpilih menjadi pemenang di Pilwali Blitar 2020.

“Saat ini, beberapa mantan tenaga Banpol PP menuntut hak-haknya,” jlentrehnya.

Lebih dalam Jaka menjelaskan bahwa, beberapa hal yang dituntut para mantan tenaga Banpol PP, adalah masalah pemotongan gaji sekitar Rp.100 ribu per bulan dan BPJS Ketenagakerjaan yang sampai sekarang belum cair karena masih menunggak selama dua bulan.

“Ada juga pemotongan gaji terakhir sekitar Rp.1,2 juta. Seharusnya gaji terakhir sebesar Rp.1,95 juta, tapi hanya diberikan Rp 700. ribu,” ungkapnya.

Selanjutnya para perwakilan mantan tenaga Banpol PP ingin mempertanyakan permasalahan itu ke Pemkot Blitar.

“Kami akan tanyakan masalah itu ke pihak Pemkot Blitar,” papar Jaka.

Untuk diketahui, bahwa aksi Unras ini mendapat pengawalan ketat dari petugas Polres Blitar Kota. Dan petugas meminta agar peserta aksi tetap mematuhi protokol kesehatan.

Selesai berorasi, perwakilan peserta aksi berdialog dengan Pemkot Blitar yang diwakili oleh Plt Sekda Kota Blitar, Hermansyah Permadi dan Plt Kasatpol PP Kota Blitar, Hadi Maskun. (Eko.B) 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *