Keberhasilan Food Estate Yang Melibatkan Lintas Kementerian, Lembaga Merupakan Kerja Terpadu Perlu Dasar Hukum Yang Jelas

  • Whatsapp

Jakarta, infobanua.co.id – Kerja terpadu mudah diucapkan tapi sulit dilaksanakan sehingga perlu payung hukum yg jelas, sekaligus penegasan tugas dan tanggung jawab masing masing Kementerian ,Lembaga yg terlibat dan siapa yang memegang tongkat komando sebagai pengendali seluruh kegiatan agar tidak saling lempar tanggung jawab dikemudian hari,kata Anggota Komisi IV DPRRI Bambang Purwanto,saat Rapat Kerja antara Komisi IV dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Pertanian, dan Menteri Kelautan dan Perikanan,di Gedung Nusantara II Komplek Parlemen Senayan,Jakarta,Senin (29/3/2021)

“Program Food Estate juga mendorong semangat para petani baik yang ada di dalam Food Estate maupun di luar, bahwa petani merasa mendapat perhatian dari Pemerintah”,kata Bambang.

Menurut Legialator Partai Demokrat ini,khusus di Kalimantan Tengah (Kalteng) seluas 30 ribu ha yang merupakan tahap pertama telah dilaksanakan dengan hasil belum optimal, hal ini disebabkan kinerja PUPR sangat lamban dalam melakukan rehabilitasi saluran maupun pintu air, padahal irigasi dan pintu air sangat menentukan tingkat keberhasilan Food Estate di Kalteng.

Karena tidak adanya kejelasan tentang dasar hukum yang jelas,maka Kemeterian Pertanian sebagai Kementerian yang bertanggung jawab produksi tidak bisa memaksa PUPR untuk mempercepat rehabilitasi irigasi dan pintu air,jelasnya.

Selain itu jalan usaha tani (JUT) juga rusak berat, petani gak mampu swadaya mengingat tanah timbun sulit dan harus mengambil dari Banjarmasin, termasuk jalan Desa juga rusak perlu peningkatan hal ini agar dapat memperlancar kerja petani sekaligus pemasaran hasil panen para petani.

Kemudian lebih lanjut Bambang memaparkan terkait dengan benih juga perlu disesuaikan serta yang memiliki kepastian peningkatan produksi petani seperti hibrida jenis supadi 96 cukup bagus hasilnya bisa 5 – 6 ton/ ha bahkan lebih.

Persoalan lain terkait masa panen harus dengan mesin panen ( Combine) juga perlu diperbanyak agar dapat memperlancar panen, sebab ketika bergilir maka yang dapat giliran terakhir sempat terserang walang sangit yang mengakibatkan bercak hitam di butir padinya sehingga menurunkan kualitas gabah.

Proses akhir tentu pemasaran hasil harus ada jaminan dari Pemerintah agar pada saat panen harga gabah tidak turun yang dapat menurunkan semangat petani. Terkait dengan pemasaran hasil Pemerintah perlu memberikan penguatan kepada Bulog agar dapat menyerap gabah petani, apabila ada kepastian harga gabah tentu gairah petani meningkat dan alih fungsi lahan dapat diminimalisir.

Ketika rangkaian kegiatan ini terkoordinir dengan baik dibawah payung hukum untuk landasan kerja terpadu tentu hasil produksi Food Estate seperti harapan Presiden,pungkas Bambang Purwanto.

indra

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *