Korwil KPSKN Sumut Minta : Walikota Medan Segera Copot Kadis PKP2PR Kota Medan, Soal IMB Tidak Resmi

  • Whatsapp

Medan, Infobanua.co.id – Kordinator Wilayah Sumut Komando Pengendalian Stabilitas Ketahanan Nasional (KPSKN), minta agar Walikota Medan, segera mencopot Kadis PKP2PR, karena dinilai tidak mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Sektor Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

Hal itu dikatakan Ka. Korwil KPSKN-PIN RI Prov. Sumut, Taulim P. Matondang kepada awak media, Senin (29/03/2021) di kantornya, terkait untuk menanggapi munculnya tuding menuding penyebab banyaknya berdiri bangunan bermasalah, tanpa ijin resmi di Kota Medan.

Menurut Taulim, apapun ceritanya, sebagai Pelaksana Peraturan, Kadis PKP2PR harus dengan tegas dalam hal penegakan peraturan, dan jangan sampai mau diintervensi oleh pihak lain, seperti Pembuat Peraturan (Legislatip).

Sebenarnya, masalah IMB di kota Medan sudah sangat memprihatinkan. Bila diaudit, banyak Retribusi IMB yang raib yang seharusnya menjadi PAD Kota Medan.

Masalah IMB ini, bukanlah masalah yang baru terjadi, namun sudah sejak lama dengan indikasi atau dugaan memperkaya diri sendiri atau kelompok.

IMB seharusnya diberikan setelah Pemilik Bangunan mendaftar dengan melengkapi persyaratan memperoleh IMB. Kemudian di survey, dievaluasi atau disesuaikan antara gambar bangunan dengan lokasi bangunan. Apabila hasil survei tidak ditemukan pelanggaran peraturan, seperti rolen dan lain-lain, barulah Dinas PKP2PR mengeluarkan Ijin IMB resmi, dan pembangunan bisa dilaksanakan.

Namun hasil yang ditemukan dilapangan adalah sebaliknya. Dengan demikian banyaknya bangunan yang sudah didirikan tersebut, tanpa adanya IMB resmi, dan ada yang memiliki IMB, tapi bermasalah karena tidak mengikuti aturan-aturan yang ada.

Sebab itu, hal ini merupakan tanggung jawab Kadis PKP2PR Kota Medan saat ini. Permasalahannya saat ini dikabarkan, bahwa ada Oknum Anggota DPRD yang turut membecking pendirian bangunan-bangunan tanpa ijin resmi tersebut, dan itu bukan lagi menjadi rahasia umum.

Sebagai Anggota Dewan yang terhormat yang mewakili kepentingan, dan suara seluruh Rakyat, hendaknya janganlah hanya mewakili konstituennya atau menjadi memanfaatkan jabatannya untuk mencari keuntungan yang merugikan Keuangan Negara atau Korupsi.

Untuk itu, Taulim meminta agar Walikota Medan segera mencopot BI, sebagai Kadis PKP2PR Kota Medan dari jabatannya. Dan juga meminta agar Kapoldasu, Kajatisu mengusut dugaan kerugian Negara didukung Badan Pemeriksa Keuangan.

(William/Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *