Diduga Korupsi APBD 2019, Plt Bupati Cianjur di Laporkan ke KPK  

  • Whatsapp

Cianjur – Dugaan adanya korupsi pada pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019 senilai Rp 1,2 triliun. LSM di Cianjur Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia (GNPK-RI) dan Cianjur Riset Center melaporkan Plt Bupati Cianjur ke Komisi Pemberantasan korupsi (KPK).

“Kami melaporkan adanya dugaan korupsi pelaksanaan APBD Cianjur tahun 2019 senilai Rp 1,2 triliun,” ucap Ketua GNPK-RI Provinsi Jawa Barat Nana Supriatna Hadiwinata saat menggelar konferensi pers,Rabu (31/03/2021) di sekretariat CRC. jalan Gatot Mangkupraja No 15,Nagrak,Cianjur.

Nana menjelaskan dalam suratnya ke KPK  Nomor 025/GNPK-RI/JBR/III/2021 perihal informasi dugaan penyimpangan penyusunan dan pelaksanaan APBD Cianjur tahun 2019 diduga tidak sesuai  ketentuan belanja daerah Rp 1.244.842.306.291 yang berpotensi merugikan keuangan daerah.

“Sebelum melakukan pelaporan ke KPK pihaknya bersama CRC terlebih dahulu melakukan kajian terkait dugaan korupsi dan sejumlah penyimpangannya. Dalam kajian yang dilakukan kita mendapatkan temuan dugaan korupsi dan penyimpangan terkait pelaksanaan APBD Cianjur tahun 2019 yang tidak sesuai dengan ketentuan belanja daerah senilai Rp 1.244.842.306.291,sehingga berpotensi merugikan keuangan daerah”.jelasnya.

Nana menduga penyusunan dan pelaksanaan APBD TA 2019 tidak sesuai ketentuan belanja daerah Rp 1.244.842.306.291 yang ada di APBD Murni 2019 tidak mempunyai dasar hukum dan berpotensi merugikan keuangan daerah.

“Permasalahan tersebut terjadi karena pada saat dilakukan penyusunan APBD Cianjur tahun anggaran 2019. Kami duga tidak mengacu kepada Permendagri No 38 tahun 2018 tentang pedoman penyusunan APBD 2019 dan aturan perundang-undangan lainnya”.ucap Nana.

Pelanggaran terhadap aturan perundang-undangan tersebut karena adanya perbedaan alokasi anggaran antara yang ditetapkan dalam KUA dan PPAS dengan alokasi yang ada didalam Perda APBD dan Perbup penjabaran APBD tahun 2019.

“Jumlah total alokasi anggaran yang tercantum dalam kebijakan Umum APBD (KUA) dan prioritas serta Plafon anggaran sementara (PPAS) tidak konsisten dengan jumlah anggaran yang tercantum dalam Perda No 5 tahun 2018 tentang APBD tahun 2019,dan Perbup No 102 tahun 2018 tentang penjabaran APBD 2019”. jelas Nana.

Lebih rincinya Nana menjelaskan “bahwa Jumlah total pendapatan daerah dalam KUA dan PPAS sebesar Rp 2.787.947.416.118.69,sedangkan dalam Perda APBD dan Perbup penjabaran APBD TA 2019 sebesar Rp 3.514.852.164.118.69 jadi ada terdapat perbedaan sebesar Rp 726.904.748.000.00,untuk jumlah total belanja  dalam KUA dan PPAS sebesar Rp 2.797.816.416.118.69,sedangkan dalam Perda APBD dan Perbup penjabaran APBD TA 2019 sebesar Rp 3.514.852.164.118,69 atau ada terdapat perbedaan sebesar Rp 717.035.748.000,00.”,

“Kondisi tersebut tidak sesuai dengan ketentuan pasal 310 ayat (1),ayat (2) dan ayat (3) undang undang No 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah dan pasal 16 ayat (2),pasal 34 ayat (1) serta pasal 35 ayat (1) peraturan pemerintah No 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah,juga pasal 23 ayat (4) peraturan pemerintah No 8 tahun 2008 tentang tahapan tatacara penyusunan,pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan pembangunan Daerah”.papar Nana.

Selain terdapat alokasi pendapatan dan alokasi belanja yang melebihi plafon anggaran yang ditetapkan dalam PPAS TA 2019,ternyata dalam pelaksanaan APBD tahun 2019 tersebut juga ditemukan adanya penambahan anggaran baik pendapatan dan belanja daerah yang tidak melalui mekanisme APBD (mekanisme sesuai dengan peraturan perundangan-undangan) melainkan hanya dengan melakukan secara sepihak bahkan terkesan sembunyi-sembunyi yaitu dengan melakukan perubahan atas peraturan Bupati tentang penjabaran APBD tahun 2019.tambah Nana.

Ini beberapa diantara temuan dari hasil kajian yang kami lakukan intinya semua temuan yang didapat terkait dugaan korupsi beserta dugaan sejumlah penyimpangannya akan kita sampaikan kepada pihak kepolisian dan kejaksaan. “Kita akan mengolah satu dugaan ini kepada pihak kepolisian dan kejaksaan,” ucap Nana.

Konferensi pers yang kita lakukan ini pun sebagai bentuk keseriusan pihaknya dalam memberantas tindak pidana korupsi serta untuk menyelamatkan uang negara.

“Kita ingin memberantas para koruptor khususnya di Cianjur. Agar supaya ke depan bisa lebih maju, lebih baik lagi dengan tidak adanya para koruptor,” tegas Nana.

mudah-mudahan semua ini menjadi kebaikan untuk semua, pemerintah dan untuk masyarakat di Kabupaten Cianjur khususnya. “Harapan kita semoga ke depan Cianjur bisa lebih sejahtera dan lebih baik, lagi,” pungkasnya.

 

Hasbi (Abie)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *