Anggota DPRD Provinsi, Minta Masukan Penyempunaan Raperda Hukum Adat Dayak Kepada DAD Kotim

  • Whatsapp
Rapat membahas perda Provinsi Kalimantan Tengah, bersama DAD Kotim tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat dayak Kalimantan Tengah (nal/brt)

Sampit,Infobanua.co.id –  Untuk penyempurnaan rancangan perda Provinsi Kalimantan Tengah, tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat dayak Kalimantan Tengah, Sabtu (3-04-21). Beberapa anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, datangi kantor Dewan Adat Dayak, Kotim. Kedatangan wakil rakyat ini di pimpin oleh H.Maruadi Ketua Pansus sekaligus Ketua Badan  Pembentukan Perda dan sekretaris Fraksi Golkar Komisi IV membidangi Infrastruktur dan Perumahan.

Di dampingi Jainudin Karim dari Komisi II Bidang Ekonomi dan SDA, Duwel Rawing (mantan Bupati Katingan) Ketua  Komisi III bidang Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat, Sudarsono mantan Bupati Seruyan) Wakil Ketua Komisi I bidang Hukum dan Pemerintahan serta 11 anggota lintas komisi.

Mereka di sambut Ketua Harian DAD Kotim, Untung TR dan pengurus DAD Kotim lainnya. Dalam rapat tersebut Muruadi menyampaikan bahwa kedatangan mereka bersama anggota Pansus DPRD Provinsi, Kalimantan Tengah untuk membahas ataupun masukan tentang rancangan tersebut dengan DAD Kotim.

Di tambahkannya rancang perda Provinsi Kalimantan Tengah, tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat dayak Kalimantan Tengah khususnya, masih sangat memerlukan masukan tokoh tokoh dayak. Apabila di anggap kurang dalam rancangan ini, apa yang perlu ditambahkan sebagai bahan kembali dalam rapat nantinya.

“Apabila ada pendapat dari rancangan tersebut masih kurang, kita persilahkan menyempaikannya.” Jelas H.Maruadi kepada wartawan infobanua Sampit.

Menanggapi rancangan perda Provinsi Kalimantan Tengah, tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat dayak Kalimantan Tengah, Ketua Harian DAD Kotim, Untung TR ditemui diruang kerjanya mengatakan. Bahwa rancangan tersebut sudah bagus hanya tinggal penyempurnaan pengakuan dari pemerintah, sebab menurut Untung Hukum Adat yang selama ini diakui hanya diatas kertas saja akan tetapi pada prakteknya hukum adat tidak dihormati layaknya hukum positif.

“Contohnya saja SKTA kalau kita ingin membuat sertifikat pasti tidak diakui, masyarakat dayak disarankan untuk mengurus yang sudah diatur oleh pemerintah.” Ungkap Untung dengan nada sambil bertanya kepada infobanua Sampit.

Penulis : Zainal

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *