Kembali Mahasiswa Togammoloka Gelar Aksi di Depan Kantor Kementrian Pertanahan, Malut Ternate Sengketa Tanah, KB Morotai

  • Whatsapp

Ternate, Infobanua.co.id – provinsi Maluku (Malut) Fron Aksi mahasiswa togammoloka kemabali aksi, Negara Indonesia merupakan negara hukum yang di atur dalam UUD 1945 sebagai dasar konstitusi atau payung bagi semua hukum yang berlaku dari pusat hingga daerah, Rabu/7/April/2021″

Pemerintah/Govermene berperan sebagai pelaksanaan kebijakan pelayanan publik di atur dalam pemerintah konstitusi untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat yang berada di negara Republik Indonesia, oleh sebab itu dalam setiap pelaksanannya pemerintah pusat hingga daerah harus ikuti konstitusi dalam UUD No. 28 tahun 1999 tantang pelanggan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, juga nepotisme.”

Kemudian dengan adanya fakta dan indoemasi berdasarkan hasil advokasi dan kajian bahwa di kabupaten Pulau Morotai terjadi problem yang urjensi pelaksana pemerintah berdampak tantanan kehidupan sosial, politik, ekonomi dan budaya masyarakat Kabupaten Pulau Morotai kuah terdapat duggan penyelewenang anggaran BUMDES dan anggran Covid-19 tidak ada

transparansi selama pemakaian anggaran Covid-19 sebesar Rp 85.5 M dan sisa anggaran BUMDES 2017-20218 RP 19.194.484.364.00 sampai saat ini belum di cairkan dengan alasan Pemda, P. Morotai yakni BPMD mengatakan bahwa SDM tenaga BUMDES belum siap sehingga belum dicairkan padahal Pemda Morotai, p. Morotai tidak memiliki dasar hukum untuk menahan anggaran BUMDES

Mendesak Kejati Malut segera menyelidiki penyala gunaan Anggaran BUMDES,
Kejati Malut harus segara panggil Bupati dan kadis BPMD Kb, P. Morotai
Apa bila tuntutan ini tidak di indahkan maka kami memboikot aktifitas Kejati Malut
Tuntaskan penyalagunaan anggaran Covid-19

Red

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *