Anggota DPR Meminta Kaji Ulang Sistim Pemberian Kartu Pra Kerja Secara Online

Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Fadholi meminta Kementerian Tenaga Kerja untuk mengkaji ulang sistim pemberian Kartu Pra Kerja secara online mengingat masih banyak wilayah yang kesulitan akses jaringan internet.

“Dasar pemberian kartu pra kerja perlu di kaji ulang,apakah sudah ada alokasi perkabupaten”,kata Fadholi saat Rapat Kerja antara Komisi IX DPR RI dengan Menteri Ketenagakerjaan RI dan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan,di ruang rapat Komisi IX DPR,kompleks Parlement,Jakarta,Rabu (7/4/2021).

Menurut Fadholi jika pemberian kartu pra kerja hanya berdasarkan pendaftaran melalui internet atau online menimbulkan masalah,terutama bagi mereka yang berada di daerah yang memiliki akses internetnya kurang baik.

Kalau hanya berdasarkan melalui internet saja,yang internetnya bagus bisa mengakses lebih cepat.Dengan begitu kartu pra kerja maka tidak akan terdistribusikan secara merata ke seluruh wilayah Indonesia terutama wilayah yang jaringan internya tidak baik,jelasnya.

“Banyak yang mengakses kemudian bingung karena internetnya tidak bisa sehingga putus asa”,imbuh Fadholi.

Politisi Partai Nasdem ini menyarankan Kementerian Tenaga Kerja untuk melakukan terobosan baru untuk pendaftaran kartu pra kerja dengan membagi alokasi untuk setiap wilayah.

Sekarang harus ada terobosan baru di bagi perwilayah meskipun belum mencukupi secara ke seluruhan,agar dapat terdistribusi secara merata,tegas Fadholi

Pemberian dan pendaftaran kartu pra kerja secara online sistimnya harus di evaluasi mengingat masih banyak wilayah yang akses internetnya kurang baik,tidak mendukung untuk melakukan pendaftaran secara online,ini berdampak pendistrubusian kartu pra kerja tidak merata ke seluruh wilayah Indonesia.

Indra