DPD BPKP NKRI Kab.Bone Menemukan Penyaluran Bantuan BPNT dan KPM Menyalahi Peraturan Kementrian

  • Whatsapp

BONE – Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) pd Keluarga Penerima Manfaat ( KPM ) di Kab. Bone ditemukan beberapa pelanggaran tdk sesuai dgn peraturan Kemensos Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wil.III , tertanggal 29 Desember

Dari hasil Penemuan Ketua DPD Badan Pemantau Korupsi Penyelenggara Negara RI (BPKP – NKRI ) Kab. Bone Andi Arifin saat di temui menjelaskan dimana ditemukan penyaluran sembako melalui E. – warong yang di peroleh atau dibeli pada pemasok yg punya kapasitas yg dpt menjamin tercapainya prinsip 6 T, namun kenyataan dilapangan E-Warung membeli/belanja langsung ke pihak peternak dan pabrik dlm hal ini sebagai produsen., sehingga sangat disangsikan memenuhi prinsip 6 T. Seperti
Di kecamatan Libureng Petugas TKSK sekaligus sebagai pendamping yg memasok barang perdasarkan keterangan salah satu e-warong bhw selama tahun 2020 pemasok atas nama PT.Pilar , namun skrg sdh berpindah ke CV. Pattapulo namun yg membawa barang tetap Ibu Fauziah petugas TKSK , Ini sdh masuk pelanggaran berat , untuk TKSK sebagai pemain/pelaksana pengadaan barang.
Dan beberapa pengakuan keo.desa bahwa keberadaan e-warong tanpa sepengetahuannya semua hanya rekomendasi TKSK (Ibu Fauziah) , sementara di kec. Bengo berdasarkan pengakuan salah satu E-Warong bahwa untuk tahun 2021 dia belanja langsung ke produsen tanpa melalui pemasok namun pd tgl 4 april 2021 diadakan rapat dikantor camat diputusksn bhw E-Warung akan membuat koperasi bersama yg nantix sebagai pemasok
Ini jg pelanggaran.
Camat tdk punya kapasitas dlm hal mengevaluasi apalagi membuat kebijakan karena itu bahagian dari Dinas Sosial Kabupaten , belum lagi Kecamatan Lamuru dan kec. Lappariaja pemasokx adalah pemasok lokal tdk jelas Perusahaanx tentang kredibilitas dan kapasitasx seperti apa hanya Kec.Tellu Limpoe.yang posisi benar yg dulu ditangani oleh PT.Pilar skrg sdh berpindah pd CV. Patappulo .

Terkait hal tersebut sebagai Ketua DPD BPKP – NKRI Bone Andi Arifin telah menemui Kepala Dinas Sosial Kab. Bone Senin 5 April 2021 yang lalu menyampaikan hasil monitoringnya dan menurutnya untuk TKSK (ibu Fauziah) memang sdh beberapa laporan yg masuk.dan akan segera ditindaki termasuk yang bersangkutan segera menghentikan , sebagai pemasok dan E-Warong dapat menolaknya

Sedangkan Untuk Kec.Bengo..Camat tdk boleh mengeluarkan aturan, makanya di himbau seluruh E-Warong dpt membeli barang dari pihak Suplayer perusahaan resmi untuk dpt bertanggung jawab secara hukum atas prinsip 6 T

“Untuk penentuan suplayer, kami belum dpt bersikap tanpa ada surat tertulis dari Depsos Propinsi, E-Warong dpt menentukan sendiri pemasok dgn tetap yg memiliki perusahaan yg kredibel ” Ujar Kadis Sosial. (A. Ida )

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *