Panji Apresiasikan Tindakan Rahmat Gunadi Laporkan Ke Kejari Atas Potongan TPP Oleh BJB

  • Whatsapp

Karawang, Infobanua.co.id – Dilaporkannya BJB ke Kejari Karawang mendapat perhatian dari sekjen LSM Kompak Reformasi Karawang, Pancajihadi AL Panji selaku sekjen dalam statement nya, sangat mengapresiasi keberanian Gunadi meskipun masih tercatat sebagai ASN, Panji lebih apresiasi lagi Gunadi melaporkan atas nama pribadi ASN yang mana selaku nasabah Di BJB telah dipotong oleh pihak Bank padahal Rahmat Gunadi sebagai nasabah tidak pernah memberikan kuasa atau persetujuan tertulis ke pihak manapun untuk memotong uang TPP 5 persen, Jum’at 9/04/21

“,Keberanian Rahmat Gunadi ini kami anggap “Gila” dari 14.000 ASN hanya dia yang berani melaporkan BJB. Mungkin ASN yang lain bisanya mengelus dada penuh pertimbangan dengan resiko yang akan dihadapi jika melaporkan.
Kami menilai bahwa laporan Gunadi tersebut ke Kejari Karawang dinilai tepat dan biarkanlah proses berlanjut.
Dan biarkan penegak hukum menyelidiki apakah memenuhi unsur-unsur pidana yang kemudian naik ke tingkat penyidikan dan diteruskan ke penuntut di persidangan.
Kami sebagai lembaga kontrol sosial beranggapan tindakan BJB tersebut tidak cukup dilaporkan ke Kejari Karawang”, ujar Panji ke awak media

Lanjut Panji “, Bahwa ada lembaga pengawasan lembaga keuangan yaitu OJK.
Melalui surat dengan nomor 39/LSMKR-Li/IV/2021 tertanggal 8 April 2021.
Pada intinya meminta pihak Otoritas Jasa Keungan (OJK) untuk menyelidiki kasus pemotongan TPP tanpa seijin nasabah pemilik rekening.
Dan ini tugas OJK sebagai lembaga pengawas lembaga keuangan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
Kami juga dalam surat itu menjelaskan adanya pelaporan Gunadi sebagai pribadi ASN melaporkan uangnya yang di rekening BJB, namun pemotongan ini melibatkan ribuan ASN Kabupaten Karawang yang menjadi nasabah BJB juga”, ungkapnya

“,Dalam surat itu kami juga menjelaskan apakah dibenarkan pemotongan dana nasabah hanya berdasarkan surat dari salah satu OPD dan Organisasi kepegawaian.
Kami juga membuat tembusan ke pihak Bank Indonesia, Kantor Pusat BJB Bandung, YLKI serta Kejaksaan tinggi Jawa barat,mudah-mudahan surat kami ini mendapat tanggapan dan ada follow up-nya.Pada intinya kami hanya mengingatkan walaupun niat baik dan mulia tentunya harus dibarengi dengan mekanisme dan cara yang benar”, Pungkasnya.

Inilah yang terjadi di khususnya di wilayah kabupaten karawang jawa barat dengan kemunculan beberapa permasalahan di saat pandemi Covid 19 dan contoh nya masalah pemotongan TPP ASN oleh BJB lagi di Sorot Pancajihadi Al Panji Sekjend LSM Kompak Reformasi.

 

 

Iswanto.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *