Polemik Antara Masyarakat Mandomai Kapuas Barat Dengan PT.Kapuas Sawit Sejahtera

  • Whatsapp

Camat Mandomai : Jangan Rugikan Masyarakat

KALTENG,Infobanua.co.id – Polemik yang terjadi terkait dengan permasalahan sengketa Lahan yang terjadi di antara Masyarakat Mandomai, kecamatan Kapuas Barat Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah, dengan PT.Kapuas Sawit Sejahtera (KSS) diharapkan dapat segera menemui penyelesaian.

Hal ini didasari dengan adanya tanggapan dari pihak Pemerintah Daerah Kapuas melalui Tata Pemerintahan(Tapem) Setda Kapuas,bersama dengan ATR/BPN serta didampingi oleh Polres Kapuas yang melaksanakan pengambilan titik koordinat di lapangan / lahan masyarakat yang diduga telah digarap oleh pihak perusahaan PT KSS.

Tim yang turun ke lapangan didampingi oleh pihak Kelurahan Mandomai,tokoh adat setempat serta masyarakat pemilik lahan bersama-sama melaksanakan pengecekan sekaligus pematokan batas tanah,hal ini untuk mengetahui lebih pasti kejelasan posisi lahan milik masyarakat apakah masuk dalam lingkup Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT.KSS atau diluar IUP PT.KSS.

Pengecekan dan verifikasi lahan di lapangan oleh perwakilan Tapem Setda Kapuas dan Pihak gabungan Perwakilan Terpadu Satu Pintu (PTSP) ini juga sekaligus untuk meninjau secara langsung lokasi titik Sungai yang diduga ditutup oleh pihak PT.KSS,setelah sebelumnya telah dilaksanakan pengecekan lapangan oleh pihak Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Balai Wilayah Sungai Kalimantan II,pada Kamis (11/02/2021) lalu.

Tim gabungan lapangan yang terbagi menjadi empat kelompok masing-masing di setiap wilayah bersama-sama didampingi warga pemilik lahan berangkat guna melaksanakan verifikasi.Setiap titik lokasi tanah masyarakat yang telah di ukur segera dilakukan dokumentasi dan penandatanganan berita acara pemeriksaan oleh si pemilik lahan(warga,Red) disaksikan pihak Tapem dan gabungan PTSP,demikian pula dengan alur sungai yang diduga ditutup oleh perusahaan,dilakukan pengecekan dan dokumentasi.

Ketika kegiatan berlangsung tim gabungan yang menuju ke wilayah Desa Pantai dikejutkan dengan temuan fakta baru,dimana alur sungai yang saling terhubung ini sebelumnya masih bisa dilalui oleh perahu kecil /alkon untuk menuju desa Pantai,ternyata ditutup oleh pihak perusahaan.Adapun lima alur sungai yang ditutup adalah : Sei Mantarei,Sei Tampelas,Sei Umpah,Sei Galombang,Sei Pantai ,semua telah ditutup oleh PT.KSS.

Akibat dari ditutupnya alur sungai tersebut,perjalanan yang seharusnya bisa ditempuh menggunakan perahu kecil/alkon terpaksa dihentikan.Tim akhirnya melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki sejauh 1,5 KM untuk menuju lokasi lahan yang berada di Desa Pantai tersebut.Sesampainya di lokasi Desa Pantai,Tim gabungan segera melaksanakan tugasnya dan melakukan peninjauan alur sungai yang ditutup.

Usai pelaksanaan verifikasi lapangan,seluruh tim kembali berkumpul di Kantor Kecamatan Mandomai.Camat Mandomai Dedy Sucipto yang didampingi oleh Lurah Mandomai Helki Romie ditemui awak media di ruang kerjanya menyampaikan
“Tim dari Tapem didampingi oleh tiga perwakilan dari Kecamatan,telah turun ke lapangan guna pengecekan kebenaran atas aduan dari Masyarakat desa Mandomai,pada prinsipnya kami dari Pemerintahan Kecamatan Mandomai tidak memihak kepada masyarakat maupun pihak perusahaan,kami berharap agar semua permasalahan dapat terselesaikan dengan baik,” tutur Dedy

“Kami juga berharap dengan hadirnya perusahaan di wilayah kecamatan Kapuas Barat ini dapat memberikan dampak positif bagi seluruh masyarakat,artinya kehadiran pihak perusahaan tidak hanya mencari kekayaan atau mencari hasil di wilayah kecamatan Kapuas Barat saja,akan tetapi rangkul lah tenaga-tenaga masyarakat yang ada,sesuai dengan keterampilan mereka,” lanjutnya.

“Kami tidak ingin ada yang dikorbankan dalam permasalahan yang terjadi saat ini.Dan yang terpenting dalam hal ini permasalahan dapat terselesaikan secara baik,masyarakat tidak dirugikan demikian pula perusahaan dapat bekerja dengan baik,tanpa merugikan pihak manapun dan jangan sampai hak-hak masyarakat hilang,”lanjut Dedi.

“Masyarakat menuntut haknya itu sangatlah wajar selama hak tersebut bisa dipertanggung jawabkan,begitu pula perusahaan yang ingin bekerja diwilayah Kapuas Barat,harus bisa mentaati peraturan yang ada,seperti aturan yang berkaitan dengan ketentuan nasional tentang perkebunan begitu pula dengan ketentuan-ketentuan aturan Adat istiadat yang ada juga harus dijunjung tinggi dan dihormati,” tegasnya Dedi.

Syahyago yang merupakan Ketua Kelompok Tani yang sekaligus menjadi Ketua Handel di wilayah Mandomai yang juga turut mendampingi tim yang melakukan verifikasi lapangan mengatakan ” Saya berterima kasih kepada seluruh tim gabungan yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk melakukan pengecekan dan verifikasi langsung di lapangan,harapan saya setelah verifikasi lahan dan peninjauan di lapangan yamg telah dilakukan dapat segera di proses supaya segera dapat menemui titik terang,sehingga lahan dapat segera dikembalikan kepada Masyarakat,” tuturnya

“Yang paling penting dan sangat diharapkan adalah,alur-alur sungai yang ditimbun dapat segera dibuka oleh pihak perusahaan,karena dengan adanya penutupan alur sungai masyarakat sangat dirugikan karena akses yang awalnya mudah dan lancar kini menjadi sulit,kebun masyarakat mengalami banjir,demikian pula dengan sumur panjang atau bejek (rawa tempat habitat ikan,red) serta hamparan tanaman rumpun Purun Danau (bahan baku anyaman,Red) masyarakat yang selama ini menjadi tumpuan dan menjadi sumber mata pencaharian masyarakat sekitar Mandomai daerah Kapuas Barat,kini telah hilang akibat dari aktifitas perkebunan PT.KSS yang menanam sawit di atas lahan masyarakat,” pungkasnya. (Tha)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *