Akibat Dugaan Korupsi di Tubuh DPKP Kota Depok, Kejari Panggil Pejabat Inisial D

Depok, Infobanua.co.id – Buntut nyanyian dari Sandi salah satu personel Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Depok nampak nya di dengar oleh Korps Adhiyaksa Kota Depok. ternyata diam-diam satu langkah lebih maju, dalam menggarap dugaan rasuah (Korupsi) di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP)Kota Depok. Pejabat D di Damkar, disebut-sebut sudah dipanggil Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Depok terkait sepatu pakain dinas lapangan (PDL).

“Jadi kami pastikan satu hari sebelum viral aksi personel damkar itu, kita sudah melakukan pemeriksaan terkait pengadaan sepatu PDL,” tegas Kasi Intel Kejari Depok, Herlangga Wisnu Murdianto seperti yang di kutip Harian Radar Depok, Selasa (13/4).

Herlangga menyebut, dari laporan yang masuk melalui aplikasi pengaduan Kejari. Pihaknya, telah memanggil satu orang pejabat di Dinas Damkar dengan inisial D. Hal ini dilakukan guna meminta keterangan lebih lanjut. “Sampai saat ini kami masih terus mengumpulkan data terkait masalah ini dari pejabat yang dipanggil itu,” beber Herlangga.

Dia memastikan, Kejari masih terus melakukan pengumpulan data, guna memastikan apakah ada unsur tindak pidana korupsi atau kerugian Negara.

Dilokasi berbeda, Wakil Walikota Depok, Imam Budi Hartono meminta, agar setiap media untuk konfirmasi pada dinas terkait, maupun personel yang bersangkutan.

“Mungkin langsung saja pada dinas terkait. Sebab, mereka menyelesaikan secara internal, bisa juga langsung pada kepala dinasnya karena lebih paham,” ungkapnya ketika diwawancarai.

Terkait perlindungan kepada personel atas nama Sandi Butar Butar yang viral. Dia melanjutkan, tidak dapat memberi kepastian untuk perlindungan, guna mewaspadai ancaman yang menimpa personel tersebut.

“Kalau masalah perlindungan saya tidak tahu ya. Tapi, yang jelas harus klarifikasi keduanya biar semakin jelas permasalahannya,” tandas IBH -sapaan akrabnya.

Personel Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok membongkar adanya dugaan korupsi ditempatnya bekerja sambil membawa nama Jokowi minta keadilan.

Sebelumnya, personelnya bernama Sandi Butar Butar, buka suara terkait pengadaan barang ditempatnya bekerja. Nyanyian Sandi sudah menyebar, aksinya viral lantaran dia membentangkan kertas besar dengan tulisan : meminta Presiden Joko Widodo serta Kemendagri Tito Karnavian agar melakukan inspeksi.

“Saya sudah geram sejak 2016, ini menjadi awal mula saya berani bicara vokal apa yang terjadi di Dinas Damkar,” tegas Sandi.

Dibeberkannya, ketidak benaran ini terjadi ketika anaknya mengalami sakit dan berencana akan membawanya ke klinik untuk berobat. Namun, ternyata BPJS Kesehatannya tidak aktif, sehingga anaknya gagal menjalani pengobatan. “Bahkan, saya baru tau setelah satu tahun bekerja, kalau BPJS di potong tanpa penjelasan sebesar Rp400 ribu,” ungkap Sandi.

Hal ini membuat Sandi berkomunikasi dengan jajaran pejabat di tubuh Dinas Damkar, mulai dari Kepala Dinas hingga Kepala Bidang dan lainnya. Namun, upaya itu tidak membuahkan hasil, sehingga upaya lebih vokal dilakukan dirinya. “Saya sudah berusaha menanyakan apa yang terjadi, tapi suara saya hanya dianggap angin lalu tanpa di tindak lanjut jajaran dinas,” katanya.

Tak hanya itu saja, dilanjutkan Sandi, yang paling mirisnya setiap personel yang melakukan evakuasi ringan menggunakan motor pribadi tanpa diberikan biaya transport dari dinas tersebut. “Saya kalau evakuasi beli bensin sendiri. Bahkan untuk seperti servis mobil saja sangat sulit mengeluarkan biaya padahal itu diperlukan untuk operasional pelayanan,” beber Sandi.

Rentetan dugaan penggelapan tidak berhenti sampai disana, dia mengungkapkan menemukan adanya pengadaan seragam pada 2019. Tapi tidak terealisasi, sebab beberapa personel masih mengenakan seragam lama. “Saya menemukan ada pengadaan di 2019, tapi nyatanya seragam kita masih yang lama. Sampai di jahit karena sudah ada bagian yang robek,” ungkap Sandi.

Pria yang telah berkeluarga ini juga membeberkan, pada saat awal pandemi Covid-19, biaya war war atau sosialisasi patuhi protokol kesehatan dipangkas nyaris setengah dari biaya seharusnya. “Kami disuruh tanda tangan biar biaya cair, biayanya sebesar Rp1,8 juta tapi kami hanya menerima Rp850 ribu. Sisanya entah kemana, berarti kan penggelapan,” tuturnya

Terakhir, permasalahan penggelapan sepatu PDL yang juga ramai menjadi pembicaraan publik. Hal tersebut yang membuat Sandi geram dan melakukan aksi pembentangan poster yang meminta Presiden serta Mendagri turun untuk mengecek secara langsung. “Saya kena SP sampai ancaman untuk dilaporkan balik. Tapi saya tidak takut, karena yang saya lakukan benar,” tegas Sandi.

Sandi juga ditawarkan uang tunai agar permasalahan ini usai dan suasana kembali kondusif, serta dia yang disuruh kembali untuk bekerja. Namun, yang telah dilakukan bentuk sikap tegas agar suara pesonel lainnya juga tersampaikan hingga pemerintah pusat.

Ketika Infobanua.co.id ingin meminta penjelasan dari Pejabat yang inisial D melalui Pesan singkat Whats App, namun yang bersangkutan tidak membalas nya.

Hal yang sama juga di lakukan Infobanua.co.id kepada Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkar) Kota Depok, hingga berita ini di turunkan Pesan WA Infobanua.co.id tidak di jawab. (Wahyu)