Mendatangi Kantor BPN Nagekeo, Masyarakat Ajukan Keberatan Pembatalan Rencana Bangun Waduk Mbay/Lambo

  • Whatsapp
Ketua Forum, Bernardinus Gaso Menyerahka Surat keberatan yang di tandatangani 490 orang warga yang menolak.

Nagekeo, Infobanua.co.id – Perwakilan masyarakat tiga Desa, Rendubutowe kecamat Aesesa Selatan, Labolewa kecamatan Aesesa dan Ulupulu kecamatan Nangaroro yang tergabung dalam Forum Penolakan Waduk Mbay/Lambo, mendatangi kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Nagekeo pada Senin, (12/04/2021). kedatangan masyarakat yang terkena dampak tersebut guna menyampaikan keberatan sekaligus menolak rencana pembangunan Waduk Mbay/Lambo yang berlokasi di Lowo Se Desa Rendubutowe kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo.

Rombongan yang dipimpin langsung oleh ketua Forum penolakan lokasi Waduk Mbay/Lambo, Bernardinus Gaso di sambut langsung oleh kepala BPN Nagekeo, Dominikus Insantuan. Pertemuan yang terjadi dalam ruanganan Kepala BPN kabupaten Nagekeo Berlangsung Alot. ketika diberi kesempatan, Bernardinus selaku ketua forum langsung menyampaikan maksut dan tujuan kedatanganya bersama anggota forum.

“Kami datang bertemu bapak Kepala Pertanahan untuk menyampaikan keberatan skaligus menolak rencanan pembangunan Waduk Mbay/Lambo yang berlokasi di Lowose Desa Rendubutowe”

Menurutnya, rencana pembanguan Waduk Mbay/Lambo yang berlokasi di Lowo Se sudah ditolak sejak tahun 2000 pada masa kepemimpian presiden Megawati soekarno putri. Sehingga pemerintah tidak mesti memaksa untuk membangun di lokasi yang sampai hari ini ditolak oleh masyarakat terdampak.

Lebih dari itu, perwakilan masyarakat adat Labo Hengki Kota menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Nagekeo melalui kepala BPN yang sudah meberi waktu kepada masyarakat selama 14 hari untuk mengajukan surat Keberatan terkait rencana Pembangunan Waduk Mbay/Lambo yang berlokasi di Lowo Se. ia bersama masyarakat Labolewa lainya yang terkena dampak dari waduk tetap konsisten menolak rencana pembangunan Waduk Mbay/Lambo yang berlokasi di Lowo Se.

Untuk diketahui, kedatangan masyarakat terdampak yang diutus dari tiga wilayah tersebut, menyikapi surat yang dikeluarkan oleh kepala kantor Pertanahan Kabupaten Nagekeo dengan nomor surat : AT/03.01/226-53.17/III/2021 tentang pengumuman hasil inventarisasi dan identifikasi peta bidang tanah dan daftar nominatif pengadaan tanah pembangunan Bendungan Mbay/Lambo di Desa Rendubutowe, kecamatan Aesesa Selatan, kabupaten Nagekeo.

Berikut alasan-alasan keberatan yang disampaikan masyarakat terkena dampak di tiga desa melaluiĀ  Forum penolakan pembangunan waduk Mbay/Lambo.

” 1 Kami mempunyai kewenangan untuk melakukan keberatan karena kami sebagai Pemegang hak atas tanah, 2 Kami menolak Pembangunan waduk yang berlokasi di Lowo Se, kecamatan aesesa Selatan kabupaten Nagekeo. 3 kami menawarkan lokasi alternatif yang bertempat di Malawaka dan Lowo Pebhu untuk pembangunan waduj dimaksud.
Demikian keberatan yang kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan sebagaimana mestinya”

Usai menyerahkan Surat keberatan, perwakilan masyarakat desa Ulupulu Siti Aisyah dengan tegas meminta kepala kantor Badan Pertanahan Nasional kabupaten Nagekeo untuk segera menyikapi surat keberatan yang diajukan masyarakat terkena danpak dari Rencana Pembangunan Waduk Mbay/Lambo.

Ia meminta bapak kepala Pertanahan untuk segera menyikapi surat keberatan Pembatalan Waduk Mbay/Lambo yang diajukan oleh 490 warga yang terdaftar dalam lampiran surat keberatan tersebut.

Menyikapi surat keberatan dari forum penolakan waduk Mbay/Lambo, kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Nagekeo, Dominikus Insantuan berjanji akan meneruskan aspirasi masyarakat terkena dampak dari rencana pembangunan waduk Mbay/Lambo kepada Bapak Gubernur NTT.

“Seperti yang dulu pernah saya sampaikan bahwa, ada waktu 14 hari diberikan kesempatan untuk menyampaikan keberatan. keberatan-keberatan yang bapak mama sampaikan adalah hak bapak mama semua, saya tidak bisa melarang. Tugas kami disini tidak bisa melakukan respons secara langsung karena bukan mekanismenya, bukan aturannya tapi surat keberatan ini akan secepatnya kami teruskan ke bapak Gubernur karena Gubernur yang punya wewenang untuk membentuk tim kusus turun menemui bapak mama semua. Jadi saya tidak bisa yang memberikan solusi atau jawaban” tutur Dominikus.

Di tempat terpisah, Yasintus Korsino perwakilan tokoh muda asal Desa rendubutowe menyatakan sikap tetap menolak rencana pembangunan waduk Mbay/Lambo yang berlokasi di Lowo Se.

“Saya pikir ini yang kesekian kalinya masyarakat menolak lokasi yang sama, bahkan sudah sejak tahun 2000/2001 dan itu didengar oleh pemerintah dimasa Megawati Soekarno saat itu. kalo memang toh untuk kesejahteraan masyarakat semestinya Pemerintah mendengarkan keluhan dan aspirasi mereka, karena rencana pembangunan waduk yang berlolasi di Lowo Se akan menghilangkan Pemukiman Warga, lahan potensial pertanian dan peternakan, tempat ritus budaya, sarana pendidikan dan rohani” beber Korsino.

Disisi lain, tokoh muda yang juga latar belakang Teknik Sipil tersebut mempertanyakan legalitas hasil kajian Amdal yang terkesan ada dugaan manipulasi, karena isi dalam dokumen tebal tersebut terdapat nama “Banyu Asin” sedangkan diwilayah Aesesa Selatan kususnya dan Nagekeo umumnya tidak terdapat nama “Banyu Asin”.

“Saya minta Tim kajian coba buka kembali dan baca isi dokumentnya, kok ada nama kecamatan Banyu Asin? setau saya nama itu terdapat di pulau Sumatra Selatan, atau jangan-jangan dokumen kajian yang dibawah dari sana dan kemudian di presentasi di hadapan Masyarakat Rendu, lambo dan Ndora”. Tutup Korsino.
(GBD)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *