Diduga Pembangunan Gedung Paud Miftahul-Huda Desa Malangsari Hanya 40 Persen

  • Whatsapp

Karawang, Infobanua.co.id – Kementerian Keuangan (Kemkeu) bersikap lebih tegas terhadap penyalahgunaan dana desa.Sehingga Kemkeu menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 205 Tahun 2019, yang memuat sanksi baru yang lebih tegas..
Pasal 47 aturan itu menyatakan bahwa menteri keuangan (menkeu) bisa menghentikan penyaluran dana desa pada tahun anggaran berjalan maupun tahun anggaran berikutnya. Syaratnya ketika kepala desa menyalah gunakan dan ditetapkan sebagai tersangka
Kamis,22/04/21

Pembangunan gedung Paud ( Pendidikan anak usia dini) Miftahul-Huda Desa Malangsari kecamatan Pedes Kabupaten Karawang Jawa barat yang berada di dusun Munjuljaya RT 02/02 ,masih menjadi teka teki publik pasalnya ada surat pernyataan dari pengurus atau pimpinan Paud yang dibuat tanggal 10 Januari 2021,yang membenarkan mendapat bantuan pembangunan Paud, dan hanya menerima bahan material secara dua tahap, tahap pertama tanggal 18 Mei dan 5 Agustus tahun 2016 dan uang tunai Rp 2.000.000.00 jadi total Rp 14.160.500.Tetapi yang di SPJ kan bersumber dari Dana Desa tahun 2015 sebesar Rp 44.078.238.baru direalisasikan Rp 14.160.500 jadi masih ada yang belum di relisasikan Rp 29.917.730 itu harus dipertanggung jawabkan di lansir dari rakyatjelata.com

Perbuatan malawan hukum atau penyalagunaan Dana Desa bisa di jerat dengan Pasal 2 Undang-undang (UU) Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman 4 hingga 20 tahun penjara

Dengan adanya pemberitaan ini merupakan sebuah informasi yang bagi pihak dinas yang berkaitan untuk segera bertindak kroscek kebenaranya dan menyikapinya.

 

 

Iswanto.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *