Solusi Pemerataan Dan Penataan Usaha Di Nagekeo Sebagai Upaya Membuka Lapangan Kerja Baru

  • Whatsapp

Catatan Untuk Bupati, Wakil Bupati dan Anggota Dewan Nagekeo

Kasus kematian tenaga kerja asal NTT di Malaysia sudah dari dulu sampai dulu kita dengar. Tidak cuma itu, masalah Human Traficking juga terus terjadi. Bosan juga mendengar dan membahasnya. Tapi itu fakta yg tidak bisa kita hindari.

Seperti dilansir Bisnis. Com, tenaga kerja Indonesia asal NTT di Malaysia tercatat sebanyak 5.007 orang di tahun 2018. Tentu di tahun 1021 ini angkanya semakin tinggi. Menurut catatan Republika.co.id, NTT menerima 119 jenasah selama tahu 2019. Sementara menurut sumber Tempo.co, Nageko menerima 3 peti mati di tahun 2016 dan 1 peti mati di tahun 2017.

Persoalan ini dari waktu ke waktu akan akan terus terulang lagi kalau kita tidak mengatasi akar masalahnya.

Hemat saya masalah mendasar Human Traficking dan tenaga kerja kita di Malaysia dan daerah lain adalah minimnya kesempatan atau lapangan kerja di Nagekeo dan NTT pada umumnya, sehingga generasi muda kita lebih memilih merantau atau mencari nafkah di luar daerah termasuk saya.

Lulusan -lulusan baru kalaupun mereka bertahan di Nagekeo atau NTT hanya karena berharap bisa menjadi pegawai negeri. Tidak heran kalau tenaga kerja honorer atau tenaga kerja sukarela bejibun jumlahnya di instansi-instansi yang ada. Sebagai contoh beberapa tahun lalu tenaga bidan dan perawat sukarela di Puskesmas Nangaroro bisa belasan bahkan lebih. Lebih dari itu, lulusan baru lainnya memilih mengadu nasib di Malaysia atau daerah lain di luar Nagekeo dan NTT.

Tawaran Solusi Alternatif

Menghadapi persoalan ini, saya memandang, sepertinya Pemda NTT dan secara khusus Pemda Nagekeo kehabisan akal. Upaya mendatangkan investor ke NTT dan secara khusus ke Nagekeo tidak mudah. Kalaupun ada tidak pada karya. Artinya hanya membutuhkan beberapa tenaga kerja. Mereka tidak tahu harus memulainya dari mana untuk merajut benang kusut masalah ketenagakerjaan ini.

Melalui tulisan ini, saya coba tawarkan solusi alternatif yg kiranya bisa membantu mengatasi persoalan yg akut ini.

Sebelum masuk ketawaran solusi saya ingin menggambarkan sedikit tentang latar belakangnya.

Tidak bisa kita pungkirin bahwa usaha atau perdagangan di Nagekeo, NTT dan juga di Indonesia dikuasai hanya oleh segelintir orang. Sebelum reformasi lebih parah keadaannya. Mie Instan dan minyak goreng misalnya hanya dikuasai Indofood dengan Sari Mie dan Bimolinya. Masih banyak sektor lain yang usahanya dimonopoli oleh orang-orang tertentu. Hal serupa juga terjadi di daerah dan tidak ketinggalan di NTT dan Nagekeo.

Coba tengok saja di beberapa toko di Nagekeo. Sebagai contoh, di tokoh bangunan misalnya mulai dari semen, batu, kayu sampai dengan mur baut dia (pedagang yang sama) sikat semua.

Kalau ini yang terjadi maka yang kaya akan semakin kaya dan yg lain tidak kebagian usaha apalagi di NTT atau Nagekeo yg pasarnya (manusianya) terbatas.

Dengan latar belakang pemikiran diatas saya ingin mengajukan beberapa tawaran solusi pemerataan usaha dan membuka peluang usaha lebih luas serta usaha baru bagi semua masyarakat di Nagekeo.

1. Dinas Perdagangan atas arahan Bupati mendata atau membuat list semua jenis usaha yg ada di Nagekeo maupun yg belum ada. Contoh: bengkel kayu, bengkel las, bengkel bubut, foto copy, ATK dll. Buatlah sedetail mungkin dgn klasifikasi yg lebih sempit misalnya di toko bangunan kita diversifikasi lebih khusus lagi, misalnya usaha semen, usaha pasir, usaha bata, usaha kayu, usaha seng dan baja ringan, usaha besi dll.
2. Dinas yg sama melakukan pendataan usaha-usaha yg sudah ada di Nagekeo. Minta Kepala Desa dan Camat mendata semua jenis usaha di desa dan kecamatannya misalnya bengkel kayu, bengkel las, pertamini dan lain-lain di desa A ada berapa dan seterusnya.
3. Bupati dan Wakil Bupati melakukan koornidinasi dengan Anggota Dewan untuk mencari bentuk yg tepat guna melahirkan kebijakan pemerataan usaha di masyarakat. Apakah dalam bentuk perda atau surat leputusan bupati.
4. Bupati dan Wakil Bupati lalu menerapkan kebijakan diversifikasi usaha dan peluang usaha baru ini serta menata jenis-jenis usaha mulai dari desa sampai ke kecamatan. Sebagai contoh pengaturan jenis usaha dibuat sespesifik mingkin misalnya warung sembako khusus jual sembako. Galon air tidak diperkenankan dijual di warung sembako. Penjualan galon air dijadikan usaha baru. Jadi orang lain yg belum punya usah bisa ambil usaha ini. Contoh lain di toko bangunan didifersivikasi usahanya. Toko bangun hanya menjual peralatan bangunan seperti sedok semen, gergaki dan lain-lain. Mereka tidak boleh jual misalnya kayu, besi, pasir dan bata. Kayu, besi, pasir & batu dan bata dijadikan jenis usaha baru. Maka jadilah toko kayu, toko besi, toko pasir dan batu, toko gorong-gorong dll.
5. Penerapan kebijakan pembatasan usaha yg sama di desa dan kecamatan. Contoh di Kelurahan Nangaroro misalnya hanya diijinkan 3 bengkel kayu, 3 bengkel besi, 3 pertamini dan seterusnya. Jumlah usaha yg sama dibatasi dan ijin usahanya disesuaikan dengan jangkauan wilayah dan pasar di daerah itu.
6. Pengawasan Usaha bisa dilakukan dengan cara pendaftaran buka usaha di kecamatan atau di kabupaten. Pengawasan kebijakan ini dilakukan oleh Satpol PP bekerjsama dgn Camat dan Kepala Desa.

Tujuan

Usulan dan saran serta gagasan ini didasarkan pada pemikiran dengan tujuan sebagai berikut:

1. Jika kebijakan ini diterapkan makan akan lahir jenis-jenis usaha baru dan peluang usaha bagi masyarakat Nagekeo yg belum dan ingin berusaha.
2. Akan terjadi pemerataan usaha dan menghindari monopoli usaha. Dengan pola ini kita masyarakat Nageko akan lebih sejahtera secara bersama di tengah pasar yg sangat sempit ini.
3. Akan lahir usaha dan pengusaha-pengusaha baru di berbagai bidang usaha.
4. Dengan kebijakan ini distribusi ekonomi dan perputaran keuangan merata di Nagekeo. Tukang sayur (A) beli ikan di pedagang ikan (B) dan sebaliknya. Contoh lain pedagang kayu beli semen dari pedagan semen. Kalau hanya satu org yg mengusai semua lini usaha maka yg lain tidak kebagian usaha. Ini yg mesti diatur kalau bisa.
5. Jika kebijakan ini bisa diterapkan saya berkeyakinan persaingan usaha akan sangat sehat dan kue peluang usahan ini bisa dirasakan lebih banyak orang Nageko.

Itu saja satu dua pokok pikiran saya terkait strategi pemerataan dan pengaturan usaha untuk melahirkan usaha-usaha baru bagi masyarakat serta terciptanya daya saing yg sehat dan market kapitalisasi pasar yg agak besar bagi setiap usaha dan pengusaha di Nagekeo maupun NTT.

Kebijakan ini disaat awal mungkin terasa berat tapi jika sudah berjalan maka masyarakat akan happy. Kuncinya ada di Pemda terutama Dinas Perdagangan.

Sebagai catatan akhir. Tulisan ini hanya sebuah gagasan yang kiranya bisa menjadi sumbangasi pemikiran bagi terciptanya kesempatan usaha yg lebih luas dan menata persaingan usaha yg lebih baik di tengah ceruk pasar yg terbatas.

Salam Hormat
Kanisius Kami

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *