Menanggapi pernyataan BPBD Soal Permasalahan Tertunggaknya Pembayaran Pengadaan Alkes

  • Whatsapp

infobanua.co.id – Permasalahan tertunggaknya pembayaran pengadaan alat kesehatan (alkes) di Rumah Sakit (RS) Lapangan senilai Rp5,6 miliar

Terkait pengelolaan dan manajemen RS yang khusus menampung pasien Covid-19 itu.

Memang pendirian RS Lapangan berdasarkan kedaruratan penanganan pandemi Covid-19. Sehingga ada anggaran bersumber dari APBN, itupun sudah sesuai aturan.

Tapi kajian komprehensif dan perencanaan seperti apa? Toh kenyataannya terdapat masalah soal alkes yang masih terhutang,

ketika menyangkut pelayanan masyarakat yang menggunakan biaya besar, seharusnya ada kajian dan perencanaan yang matang, yang dilakukan oleh RSUD, baik dari aspek pelayanan, teknis medis, dan unsur penunjang lainnya.

tunggakan pembayaran alkes disinyalir lantaran adanya kesalahan perencanaan terutama kajian dan perencanaan yang tidak matang.

Seharusnya, pada saat akan diputuskan, RSUD yang saat itu dipercaya mengelola RS Lapangan sudah melakukan dan memberikan kajian dengan berbagai pertimbangan.

Tentunya dengan selalu memberikan beberapa opsi sampai hal yang terburuk terjadi.

Kajian tersebut pun seharusnya mempertimbangkan aspek prosedural serta regulasi

alasan kedaruratan dalam perkara RS Lapangan tidak boleh dijadikan pembenaran hingga kajian dan perencanaan pun diabaikan

Dalam kajian perencanaan, seharusnya mempertimbangkan bagaimana mengamankan kebijakan yang akan diambil nantinya sesuai aturan

akan menjadi tidak fair apabila salah satu OPD nantinya dijadikan kambing hitam atas semua kesalahan prosedur.

Perlu diingat sejak awal DPRD tak pernah dilibatkan dalam pendirian RS Lapangan

seharusnya kan DPRD dilibatkan agar dapat memberi masukan mengenai formulasi kebijakan, sehingga saat pelaksanaan akan lebih optimal.

Pasca penutupan RS Lapangan DPRD pun, sampai hari ini belum mengetahui bagaimana pola antisipasi pemkot dalam menekan persebaran Covid-19.

Ketika RS Lapangan ditutup, Pemerintah kota Bogor pun belum menyampaikan skema penanganan covid pasca Idul Fitri.

jangan sampai nanti dijadikan alibi kembali ketika Covid kembali tinggi saat masyarakat butuh ruangan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *