DPRD Nunukan Soroti Kinerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Nunukan

Nunukan, infobanua.co.id – Kaltara Selasa 4/5/2021 dalam Rapat Paripurna DPRD yang dipimpin langsung Oleh Hj.Leppa sebagai Ketua DPRD kabupaten Nunukan Propensi Kalimantan Utara.

Menurut Hj.Leppa ketua DPRD Nunukan mengatakan bahwa Berdasarkan dokumen Laporan keterangan pertanggungjawaban yang telah diterima maka tahapan selanjutnya menjadi tugas DPRD Kabupaten Nunukan untuk membahasnya secara internal.

Hasil pembahasan internal DPRD Kabupaten Nunukan selanjutnya disampaikan kepada pemerintah daerah berupa Rekomendasi yang digunakan sebagai bahan:
1. Penyusunan perencanaan pada tahun berjalan dan tahun berikutnya
2. Penyusunan anggaran pada tahun berjalan dan tahun berikutnya
3. Penyusunan peraturan daerah, Peraturan Kepala daerah, dan atau kebijakan strategis kepala daerah.

DPRD sesuai kewenangannya memiliki fungsi melakukan pengawasan, hal ini sebagaimana tertuang pada pasal 153 ayat 1 undang-undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2014 fungsi pengawasan DPRD ini selanjutnya terwujud dalam bentuk pengawasan terhadap kebijakan dan capaian kinerja pemerintah daerah melalui program dan kegiatan, pelaksanaan peraturan daerah/Peraturan Kepala daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.

Sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah dalam hubungan kerja sebagai Mitra dengan kepala daerah, DPRD juga perlu bersikap kritis konstruktif dengan senantiasa menjunjung tinggi objektivitas terhadap pembangunan yang sedang atau yang telah dilakukan. Hal ini semata-mata berguna sebagai upaya peningkatan kinerja pemerintah daerah agar tujuan pembangunan nya yaitu mensejahterakan masyarakat dapat terwujud

Di akhir masa jabatan Bupati Nunukan, Ibu Haji Asmin Laura Hafid, SE,MM dan wakil bupati Ir. Faridil Murad, SE,MT melalui sidang paripurna yang terhormat ini kami juga perlu memberikan apresiasi atas kinerja yang sudah ditunjukkan dalam membangun Kabupaten Nunukan selama 5 tahun kepemimpinannyaTentu banyak tantangan dan rintangan yang berhasil dilalui dan akhirnya tiba di penghujung periode Bupati.

Kami dari DPRD berpandangan bahwa apa yang telah dilakukan pemerintah Kabupaten Nunukan sudah cukup berhasil dalam upaya memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Nunukan.

DPRD Kabupaten Nunukan melalui panitia khusus setelah mencermati dokumen laporan keterangan pertanggungjawaban ( lkpj Bupati) Nunukan tahun anggaran 2020.

Setelah itu dilakukan pembahasan secara internal lewat rapat-rapat dan peninjauan secara langsung di kecamatan kecamatan ditambah masukan dari masyarakat.

Maka pada kesempatan ini disampaikan beberapa catatan strategis berupa Rekomendasi DPRD Kabupaten Nunukan kepada pemerintah daerah atas kinerja penyelenggaraan pemerintah Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut:

Bidang pendidikan
Salah satu parameter untuk melihat kinerja bidang pendidikan adalah rata-rata lama sekolah.

Capaian Pemerintah Kabupaten Nunukan adalah 8 tahun naik dari 7,81. Lkpj 2020 juga menyampaikan capaian-capaian indikator kinerja program pemerintah yaitu harapan lama sekolah yang didefinisikan sebagai lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu pada masa mendatang angkanya adalah 12, 64 ada peningkatan 0,01% dari tahun sebelumnya.

Dengan melihat data tersebut dapat diperhatikan kondisi real beberapa kecamatan penyelenggaraan pendidikan sekiranya perlu mendapat dukungan yang lebih besar lagi terutama penyelenggaraan pendidikan di wilayah wilayah kecamatan di luar pulau Nunukan. Olehnya itu DPRD Rekomendasikan

1.Rekomendasi ditujukan kepada Pemerintah Daerah Melalui khususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kinerjanya belum memuaskan
masih banyak dijumpai fasilitas pendidikan yang tidak dirasakan terutama bagi anak-anak di wilayah perbatasan.

sesuai hasil monitoring Anggota Dewan Bahwa masih banyak dijumpai fasilitas pendidikan yang tidak ada atau fasilitas yang rusak kurangnya prasarana pendidikan lainnya sehingga menyulitkan anak-anak menikmati pendidikan hingga jenjang yang lebih tinggi.

2. Permasalahan transportasi bagi anak-anak yang menuju sekolah yang jaraknya cukup jauh dari tempat tinggal, bahkan ada yang menggunakan perahu untuk sampai ke sekolah maka perlu pemerintah mempertimbangkan untuk mengadakan bus sekolah, karena kondisi bus sekolah saat ini sudah banyak yang rusak parah.

3. Kita memang saat ini masih dalam situasi pandemi covid-19, banyak aktivitas dilakukan dirumah termasuk dalam dunia pendidikan. Pemerintah perlu membuat kebijakan khusus yang memungkinkan anak-anak sekolah mendapat pendidikan yang layak selama pandemi ini. Banyak daerah yang melakukan pendidikan tatap muka bagi wilayah yang berada di zona hijau dan tidak memiliki akses internet melalui belajar tatap muka dengan jumlah siswa terbatas dan jam yang terbatas.

4. Perlu perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan tenaga pengajar terutama tunjangan khusus serta penyediaan rumah dinas tenaga pendidik di wilayah pedalaman dan terpencil sehingga dapat membangkitkan semangat dan betah untuk tinggal di pedalaman.

5. Memenuhi kebutuhan akan adanya ruang kelas bagi penyelenggara pendidikan tentu sangat disambut baik, namun jika ruang kelas yang baru yang telah dibangun tidak dapat difungsikan karena tidak ada ada mebel lainnya tentu sangat disayangkan sehingga bangunan tersebut tidak dapat difungsikan hingga beberapa tahun. (Yuspal)