Terkait LKPJ Bupati T.A 2020 DPRD Rekomendasi Pertumbuhan Ekonomi Menurun Dampak Covid-19

Nunukan, infobanua.co.id – Dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati “Khususnya Bidang Ekonomi”,
Pertumbuhan ekonomi menunjukkan proses perubahan ekonomi yang terjadi pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu menuju keadaan ekonomi yang baik.

laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Nunukan pada tahun 2020 menunjukkan penurunan yang cukup tinggi dari tahun 2019 sebesar 6,77% turun hingga Min 0,96%. Tentu hal ini merupakan dampak pandemic covid19 yang mempengaruhi seluruh aspek kehidupan termasuk ekonomi Kabupaten Nunukan.

Penurunan ini tentu bukan semata-mata kegagalan pemerintah daerah karena pada tingkat pemerintah pusat melalui Badan Pusat Statistik mengumkan laju pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2020 berada pada posisi si Min 4, 3% hingga Min 5,1%. Tentu sudah banyak program yang diupayakan oleh pemerintah daerah.

DPRD memberikan catatan untuk mendorong normalnya ekonomi daerah demikian pula indeks pembangunan manusia yang juga mengalami penurunan pada tahun 2020 yaitu sebesar 1,04%. Seperti diketahui bahwa IPM dibentuk oleh tiga dimensi yaitu umur panjang dan hidup sehat serta pengetahuan dan standar hidup yang layak.

Indeks pembangunan manusia merupakan indikator penting yang mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas manusia IPM juga dapat menentukan level pembangunan suatu wilayah atau daerah dan yang cukup penting adalah Selain sebagai ukuran kinerja pemerintah daerah IPM juga di gunakan sebagai salah satu indikator penentuan dana alokasi umum.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Melalui Pansus memberikan Rekomendasi yakni

1. Perlunya penyediaan dana untuk pemulihan ekonomi terutama stimulus bagi pelaku UMKM, petani, nelayan. Perlu diupayakan pembukaan lapangan pekerjaan bagi angkatan kerja yang cukup besar di daerah ini, penyediaan sarana prasarana pendukung bagi aksesbilitas bagi pelaku ekonomi menuju pusat pertumbuhan ekonomi.
Hal ini mengupayakan pemerataan ekonomi di seluruh wilayah.

2. Mendorong masuknya investasi di Kabupaten Nunukan melalui penyederhanaan perizinan.

Termasuk penting adalah adanya peraturan daerah yang melindungi investor yang menanamkan modalnya di Kabupaten Nunukan serta mengatur Pemanfaatan tenaga kerja lokal. Perlu bagi pemerintah daerah memberikan keyakinan kepada calon investor tentang prospek kemudahan berinvestasi di Kabupaten Nunukan.

3. Pengembangan industri baik industri rumah tangga maupun industri kreatif sehingga mampu dipasarkan hingga ke luar daerah bahkan ke luar negeri.

4. Terkait badan usaha milik daerah yang diharapkan bisa memberikan kontribusi bagi Pendapatan asli daerah maka diharapkan pemerintah dapat mengevaluasi dan mengoptimalkan fungsi BUMD sebagai perusahaan daerah yang mampu memberikan kontribusi bagi pemerintah daerah.

5. Perlunya pemerintah daerah melakukan koordinasi baik dengan pemerintah provinsi hingga pemerintah pusat terkait perdagangan lintas batas karena cukup banyak wilayah kita yang berada di perbatasan negara gimana akses perekonomian banyak dilakukan dengan negara Malaysia.

6. Salah satu faktor pendukung dalam menggerakkan ekonomi adalah ketersediaan transportasi yang memadai menuju sumber pengembangan ekonomi.

Oleh karena itu diharapkan agar pemerintah daerah dapat mengupayakan agar pelayanan kapal Ferry menuju semaja Kecamatan Sei menggaris dapat dioperasikan kembali.

Hal ini berdampak pada mudahnya distribusi barang akses pengiriman hasil pertanian dapat lebih mudah yang tentu akan semakin meningkatkan pembangunan di wilayah pedalaman (Yuspal)