Categories: Jawa Barat

BPPH Pemuda Pancasila Menduga Ada Penampung Pokir?

Karawang, Infobanua.co.id – Pokir atau Pokok-Pokok Pikiran Anggota DPRD merupakan aspirasi masyarakat yang dititipkan kepada anggota Dewan agar diperjuangkan pada pembahasan RAPBD. Hal ini sesuai Pasal 55 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, disebutkan, Badan Anggaran (Baggar) mempunyai tugas memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD kepada Kepala Daerah dalam mempersiapkan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah paling lambat 5 (lima) bulan sebelum ditetapkannya APBD.
Kamis,10/06/21

Dalam Penyusunan Rancangan Awal RKPD, DPRD memberikan saran dan pendapat berupa Pokok-Pokok Pikiran DPRD berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai masukan dalam perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

Namun dalam perjalanannya, penggunaan Pokir kerap dihubungkan dengan pelaksanaan proyek yang kerap dikaitkan dengan anggota dewan tersebut. Hal ini lah yang kemudian kerap menimbulkan masalah.

Seperti yang diutarakan oleh Badan Penyuluhan Pembelaan Hukum (BPPH), Feri Irawan.

“Dugaan jual beli proyek Pokir antara anggota dewan yang dalam hal ini melibatkan kontraktor sudah menjadi rahasia umum sering dilakukan. Meski sebenarnya melanggar aturan, namun praktik ini masih sulit diungkap,”
“Kesulitan pengungapan masalah ini tak lain adalah karena banyak nya oknum yang terlibat dalam skandal Pokir ini. Bahkan dari informasi dan data yang kami terima, ada perselingkuhan antara Eksekutif dan Legislatif yang di restui oleh pengusaha untuk memuluskan penunjukan langsung paket proyek pokir ini,” Jelasnya.

“Kami bertanya-tanya, siapa saja sebetulnya pihak ketiga yang mengerjakan proyek pokir ini? Patut diduga bahwa ada bagi-bagi jatah paket proyek pokir sebagai imbalan balas budi dalam Pilkada dan Pileg kemarin. Atau jangan-jangan ada Tengkulak proyek yang memonopoli proyek pokir ini?” Terang Feri.

“Apalagi di DPRD Provinsi Jawa Barat juga sedang ramai soal Korupsi Pokir/aspirasi yang lokasinya di Kabupaten Indramayu. Maka patut di duga bahwa kejadian di Indramayu tersebut juga berpotensi besar terjadi di Kabupaten Karawang,”

“Ayo Inspektorat, BPK, Tipikor Polres, dan Kejaksaan tunjukan taringnya”. Tegasnya.

Kami meminta kepada auditor dan APH. Baik BPK, Inspektorat, Kepolisian, Kejaksaan dan KPK untuk melakukan peninjauan dan pengungkapan

 

 

Muklis..

infobanua

Recent Posts

Bank Kalsel Serahkan 3 Printer Qris ke Samsat Banjarbaru

Banjarbaru, infobanua.co.id - Bank Kalsel menyerahkan 3 unit printer Qris pencetakan pembayaran pajak kepada UPPD…

16 jam ago

Bank Kalsel Salurkan Bantuan Masjid Muhammadiyah Sungai Mia Banjarmasin

Banjarmasin, infobanua.co.id – Kepedulian Bank Kalsel dalam membantu berbagai kegiatan sosial di Banua, baik itu…

17 jam ago

Pemkab Pessel Siapkan 221 Ton Beras Bagi Masyarakat Terdampak Banjir dan Longsor

Pesisir Selatan, infobanua.co.id – Berbagai upaya terus dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat (Sumbar)…

18 jam ago

Bupati Pessel Berbuka Puasa Bersama Warga di Nagari Gurun Panjang

Pesisir Selatan, infobanua.co.id – Bupati Pesisir Selatan, Sumatera Barat (Sumbar) Rusma Yul Anwar lakukan kegiatan buka…

18 jam ago

Prestasi Gemilang, Bank Kalsel Raih Penghargaanpada Ajang 5 th Top Digital Corporate Brand Award2024

Banjarmasin, 28 Maret 2024 - Bank Kalsel kembali menorehkan prestasi. Kali ini, BankKalsel menerima penghargaan…

18 jam ago

Bank Kalsel Serahkan 3 Gerobak Baru Untuk UMKM, Dalam Semarak HUT ke-60

BANJARMASIN, 28 Maret 2024 – Dalam perayaan HUT Bank Kalsel ke-60 dengan tema SEMARAK (Selalu…

19 jam ago