BPPH PP Mendapat Dukungan Untuk Membongkar Skandal Dugaan Adanya Tengkulak Pokir

  • Whatsapp

Karawang, Infobanua.co.id – Pokok – Pokok Pikiran (Pokir) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan aspirasi masyarakat yang dititipkan kepada anggota Dewan agar diperjuangkan pada pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Hal tersebut sesuai Pasal 55 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, disebutkan, Badan Anggaran (Banggar) mempunyai tugas memberikan saran dan pendapat berupa pokok – pokok pikiran kepada Kepala Daerah dalam mempersiapkan RAPBD paling lambat 5 (lima) bulan sebelum ditetapkannya APBD.

Tetapi proses perjalanannya, penggunaan Pokir kerap dihubungkan dengan pelaksanaan proyek yang dikaitkan dengan anggota dewan tersebut. Hal ini lah yang kemudian sering kali menimbulkan masalah sampai pada persoalan hukum. Contohnya seperti yang belum lama ini menimpa beberapa anggota DPRD Provinsi Jawa Barat (Jabar), dalam proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mereka akhirnya menjadi tersangka dan dilakukan penahanan.

Berkaca pada apa yang pernah terjadi di DPRD Jabar, Badan Penyuluhan Pembelaan Hukum (BPPH) Pemuda Pancasila Karawang mewanti – wanti agar segenap Aparat Penegak Hukum (APH) dan lembaga auditor agar mulai memplototi realisasi Pokir DPRD Karawang.

Karena BPPH Pemuda Pancasila Karawang mencurigai sekaligus menduga ada praktik – praktik perselingkuhan antara aspirator dengan penyedia jasa atau kontraktor yang mengerjakan proyek konstruksi Pokir Dewan?

Sementara itu, aktivis Karawang yang selama ini giat menyuarakan kritikan – kritikannya dimedia massa dan forum audiensi mengapresiasi keberanian BPPH Pemuda Pancasila. Disampaikannya, “Saya mendukung langkah kawan – kawan dari BPPH PP untuk membongkar kemungkinan adanya skandal Pokir,”

“Jika memang memilik petunjuk permulaan, sebaiknya segera untuk dibuatkan Laporan Informasi (LI) kepada APH. Apa lagi sampai mencurigai adanya tengkulak atau bandar sebagai penampung Pokir? Saya yakin kawan – kawan BPPH PP dalam menyampaikan kecurigaan serta dugaannya tidak Asal Bunyi (Asbun), sudah memiliki petunjuk permulaan yang dapat dijadikan dasar laporan informasi,” Jelas Andri. Jum’at, (11/06/21)

Ditambahkannya, “Sebetulnya mudah untuk dapat mengetahui ada atau tidaknya tengkulak Pokir? Tinggal dikroscheck saja ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis. Perusahaan mana saja yang paling banyak mengerjakan Pokir Dewan, dengan begitu nantinya BPPH PP bisa mengkonstruksikan pemetaan untuk LI,”

“Dalam hal ini OPD teknis seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) atau Dinas lainnya, tidak perlu khawatir bila mana tidak ada keterlibatan secara aktif. Karena untuk proyek Pokir berbeda dengan proyek reguler. Sebab dari mulai penentuan pelaksana sampai penentuan titik lokasi tidak mungkin ditentukan oleh orang Dinas,” Pungkasnya.

 

 

Iswanto.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *