Agar Tak Menjadi Beban APBD Sepenuhnya, Pemkab Karawang Didesak Ajak Industri Tanggulangi Wabah Covid

Karawang, Infobanua.co.id – Peningkatan jumlah kasus positif Corona Virus Deseas 2019 (COVID – 19) di Kabupaten Karawang setiap harinya terus meningkat. Rumah sakit sudah tidak dapat menampung pasien bergejala. Hal tersebut membuat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang, khususnya jajaran Satuan Gugus Tugas (Satgas) Covid – 19 Karawang harus membuat strategi antisipasi. Senin,(21/06/21)

Untuk Orang Tanpa Gejala (OTG) mungkin tidak terlalu membuat pusing Pemerintah. Bisa dilakukan Isolasi Mandiri (Isoman) dirumah masing – masing. Terkait pasien bergejala, kendalanya bukan hanya tempat. Melainkan keterbatasan Tenaga Kesehatan (Nakes) pun sangat terbatas.

Untuk persoalan wabah, bukan sepenuhnya dan hanya jadi tanggung jawab Pemerintah. Melainkan menjadi tanggung jawab bersama, begitu pun dengan masyarakat pada umumnya. Kepatuhan terhadap Protokol Kesehatan (Prokes) merupakan salah satu upaya kecil individu masyarakat dalam menekan penyebaran virus corona.

Selain itu, aktivis Karawang Andri Kurniawan yang akhir – akhir ini gencar menyuarakan dalam memberikan saran dalam terhadap Pemerintah dalam situasi kebingungan mengenai anggaran penanggulangan Covid ini, kembali angkat bicara.

Jika sebelumnya sempat memberikan masukan agar Pemkab Karawang melakukan refocusing atau pergeseran anggaran pada anggaran seremonial Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan melakukan refocusing pada jatah Pokok Pikiran (Pokir) anggota Dewan Perwakilam Rakyat Daerah (DPRD), agar target – target pembanguna strategis tidak terganggu.

Kali ini Andri kembali memberikan ide serta gagasan, agar Pemkab Karawang bisa mengajak dunia industri ikut berpartisipasi meringankan beban Pemerintah. Dikatakannya, “Sebenarnya untuk Karawang tidak perlu bingung soal anggaran penanggulangan Covid – 19 yang kembali mewabah ini, dan tidak harus terus – terusan fokus pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk merefocusing ploting biaya langsung untuk pembangunan, baik reguler atau Pokir DPRD,”

“Uang yang bersumber dari APBD dan sudah ada plotingnya, sebaiknya memang tidak perlu diganggu, kecuali anggaran yang bersifat seremonial. Pembangunan yang bersifat reguler sangat penting, seperti yang pernah saya utarakan sebelumnya. Begitu juga dengan Pokir Dewan, mereka memiliki beban tanggung jawab moral terhadap konstituennya masing – masing,” Ujar Andri, Senin (21/06).

Ditambahkannya, “Saran saya, agar Bupati beserta jajaran segera mengundang pihak kawasan industri yang ada di Karawang. Ajak secara baik – baik untuk berbagi peran dalam menanggulangi wabah ini. Toh juga industri merupakan salah satu penyumbang klaster, belum lama ini ibu Bupati mengungkapkan, bahwa ada salah satu perusahaan yang 40 % karyawannya positif, dan itu menyebar di 9 Kecamatan,”

“Setiap Kabupaten dan Kota itu memiliki Forum Corporate Social Responsibility (CSR), kalau bingung harus menggunakan mekanisme apa? Pakai saja Forum CSR. Masalahnya, yang dibutuhkan oleh Pemerintah untuk menanggulangi Pandemic Covid – 19 sekarang bukan hanya bantuan Alat Pelindung Diri (APD) seperti masker dan lain sebagainya. Tetapi Pemerintah sedang butuh biaya besar untuk tempat isolasi dan obat – obatan,” Tandas Andri.

“Solusi pasti ada, selama Pemerintah mau berpikir dan tidak hanya fokus pada APBD saja. Dalam hal ini, tentunya dibutuhkan peran OPD terkait seperti Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), karena kedua OPD tersebut yang memiliki hubungan komunikasi aktif dengan industri,” Jelasnya.

“Saya pikir kalau hal itu dilakukan dapat mengurangi beban Pemerintah. Sehingga APBD yang diperuntukan pembangunan tidak banyak terganggu. Begitu pun dengan pihak industri, ayo bersama – sama berbagi peran dengan Pemerintah. Kewajiban CSR Tahun ini fokuskan pada penanggulangan wabah saja,” Pungkasnya.

 

Iswanto.