70 M Lebih Penanganan Covid-19 di Prov Sumut, Temuan BPK RI Perwakilan Provinsi Sumut

  • Whatsapp

Medan, infobanua.co.id – Pendapat akhir Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Sumatera Utara terhadap Gubernur Sumatera Utara, Kamis (24/06/2021) kemarin, menyoroti kembali 8 (delapan) Temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) pada Anggaran Belanja Tidak Tetap untuk Penanganan Covid-19, senilai RP 70.036.126.407.00.

Berikut Nama-nama SKPD dan Nilainya :

1. Dinas Kehutanan, kegiatan pengadaan Stup Lebah dan Perlengkapannya, yang diserahkan kepada Masyarakat, senilai Rp. 7.901.517.725.

2. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, kegiatan Bantuan Alih Usaha dalam rangka Pemulihan Ekonomi Tahap II dan Tahap III kepada Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Semester II Tahun 2020, senilai Rp. 23.282.584.200.

3. Satgas Provinsi Sumatera Utara, kegiatan Pengadaan Makanan, Minuman, Snack, dan Pengadaan Peralatan untuk Kebutuhan Isolasi/Karantina, terpusat dan posko Satuan Percepatan Penanganan Covid-19 di Kepulauan Nias, senilai Rp 1.645.908.000.

4. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, kegiatan Pengadaan Sarana Produksi Kegiatan Budidaya Benih Jagung di Lahan Tidur, dan Pengadaan Sarana Produksi Budidaya Benih Cabai di Kabupaten Langkat, Kabupaten Deli Serdang dan Kabupaten Pakpak Barat, senilai Rp. 829.037.463.

5. BPBD, kegiatan Pengadaan Budidaya Tanaman Obat-obatan Keluarga, senilai Rp. 1.176.120.000.

6. Dinas Perindustrian dan Perdagangan, kegiatan Pengadaan Bantuan Peralatan untuk Industri Rumah Tangga/Industri Kecil Menengah di Kota Tebing Tinggi, dan Pengadaan Bantuan Peralatan Industri Rumah Tangga untuk Sembilan Kabupaten/Kota, senilai Rp. 7.746.001.750.

7. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, kegiatan pengadaan Alat Pertanian untuk Kelompok Tani yang tersebar di 20 Kabupaten/Kota, senilai Rp. 2.258.325.969.

8. Dinas Perumahan dan Permukiman, kegiatan Pembangunan Prasarana dan Sarana Kawasan Permukiman dengan Pola Swakelola Tipe-IV dalam rangka pencegahan dan penanganan dampak Covid-19 terhadap Stimulus Ekonomi melalui Kegiatan Padat Karya, senilai Rp. 25.196.631.300.

Dalam penyampaian Nota Jawaban Gubernur Sumut terhadap Pandangan Umum Fraksi-Fraksi di DPRD Sumut oleh Wakil Gubernur Sumatera Utara, Musa Rajeksyah pada tanggal 18 Juni 2021 lalu di DPRD Sumut.

Musa Rajeksyah menyampaikan akan melaksanakan rekomendasi dari BPK-RI dengan memerintahkan Inspektorat untuk meminta penyedia menyerahkan bukti pertanggung jawaban yang sebenarnya.

Sebelumnya diberitakan, Fraksi PDI Perjuangan melihat 8 (delapan) temuan BPK RI pada Anggaran Belanja Tidak Tetap untuk penanganan Covid-19, yang belum bisa dipertanggung jawabkan, dan tidak sesuai dengan ketentuan, senilai Rp. 70.036.126.407.00 merupakan diduga pelanggaran berat dalam Pengelolaan Anggaran yang merupakan sebuah tindak pidana korupsi dibeberapa Dinas Pemerintah Sumut dan capaian target Dana Bagi Hasil Pajak (DBH) yang hanya mencapai 81,28%.

Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan, Arta Berliana mengatakan, “Jaka sembung bawa golok, jawaban Gubernur tak nyambung dan telah di obok–obok,” sebutnya, Jumat (25/06/2021).

Visi dan Misi menuju Sumatera Utara bermartabat hanya tinggal setengah periode lagi, butuh Pejabat yang definitif bukan Plt, dan terhindar dari unsur nepotisme yang tidak dapat dijawab oleh Gubernur dalam pemandangan umum pada waktu lalu.

“Guna kepentingan kelanjutan Pembangunan Nasional dan Rakyat Provinsi Sumatera Utara, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Sumatera Utara menerima laporan LPJP APBD T.A 2020,” tutupnya.

(William/Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *