DPRD Nunukan Andi Krislina Ketua Komisi I Pimpin Hering Persoalan PT.BHP Dengan Masyarakat Lumbis

Nunukan, infobanua.co.id – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Nunukan Amrin Sutanggang Anggota DPRD dari Partai Perindo menjelaskan dalam Hering Persoalan Masyarakat 6 Desa Wilayah Patal Lumbis dengan PT.Bulungan Hijau Perkasa (PT.BHP).

Persoalan ini sudah lama dan berlarurut dan Perusahaan ini tergolong Nakal karena persoalan ini sudah 7 tahun hingga saat ini belum ada penyelesaian bahkan terkadang Perusahaan diduga mengunakan Brimob untuk pengaman.

waktu itu saya masih anggota DPRD Nunukan dari Partai Berlambang Banteng PDI perjuangan.

saya melihatnya Perusahaan ini Mamang Nakal setiap dipanggil Rapat tidak pernah datang dan selalu berputar alasan kadang alasan sakit kadang Alasan Cuti terkadang Alasan Rapat dan hari ini DPRD mengundang untuk Hering juga tidak dTang alasan Dinas Luar ke jakarta ketemu pimpinan.

Lanjut Amrin bahwa kita sebagai anggota Dewan Harus memperjuangkan Aspirasi masyarakat itu kewajiban persolan masyarakat dengan Perusahaan kalau memang Perusahaan tidak datang Panggil Paksa dan laporkan kepada pihak yang berwajib dalam hal ini pihak kepolisian.

Menurut Amrin Bahwa dengN Jaman Joko Widodo inilah banyak perusahaan Raksa ditarik oleh Negara Seperti Contoh PT.Prepot tambang tembaga pur terbesar di Asia, sejumlah perusahaan Perkebunan di Riau di prapengadilankan didenda mencapai triliunan dan dimenangkan oleh negara.

Kita dinunukan berjejer dan bersusun pemerintahan mulai dari RT, Desa, Camat, Bupati hingga Gubernur dan DPRD “Kalau Memang Perusahaan itu Melanggar Undang Undang ada bukti – bukti Kenapa Kalau dicabut dan di tutup Sekalian.

Apalagi Kalau Meresahkan Masyarakat seperti yang dialami warga kita dari Lumbis kalau Perusahaan tidak sanggup dan tidak taat pada peraturan dan hukum Perusahaan itu serahkan kepada Negara untuk mengelohnya.

Cuman Saya Lihat dan saya Amati Ada Oknum bermain dibelakang Layar sehingga persoalan ini berlanjut larut dan tidak Tuntas.

Saya ini kelahiran Medan sumatra Utara dan tinggal disebuku kurang kebih 30 tahun saya melihat sejumlah Perusahaan Mengalami Masalah baik di Lumbis, Sebuku Seminggris, memang banyak perusahaan yang bermasalah dan hampir Semua ada Oknum bermain dibelakang Layar sehingga persoalan ini berliku liku Jalan, jalannya lurus dibuat bengkok kiri kanan ujar Amrin.

Sejumlah perusahaan Perkebunan sawit daerah pemilihan wilayah perusahaan itu banyak orang batak sebagai manajer kan malu saya kalau meminta minta begitu juga diPT Andindo.

Saya banyak komunikasi dengan Perusahaan memasukkan untuk bekerja warga kita disebuku dan lumbis.

Persoalan ini sangat Kecil yang Penting Kita Komitmen, jangan ada yang bermain dibelakang Layar termasuk juga Oknum pegawai Pemerintah kabupaten Nunukan yang selalu berhubungan dengan sejumlah perusahaan.

Lanjut Amrin Bahwa informasi yang berkembang bahwa ada 3 surat berbeda Luasannya, yang dimiliki oleh PT.BHP Olehnya itu Pemerintah Harus Tegas terhadap surat surat atau Dokumen yang dimiliki oleh Perusahaan perlu dicek dan ditinjau kembali kebenarannya jangan sampai tumpang tindi kalau perlu di ukur
Kembali, Jangan bilang katanya 6000 kita harus berbicara Bukti disertai Fakta secara otentik jangan sampai ada dusta di Antara kita.

Kita lihat perkebunan disumatra maupun di Riau qsetiap batas perkebunan harus di buat Parid Gaja 3-4 Lebarnya kedalaman 2 m tujuannya agar tidak saling komplain sesama perusahaan dan perusahaan dengan kelompok masyarakat. kata Amrin sitanggan.

menurut Gat anggota DPRD Nunukan dari partai Demokrat bahwa Mencermati persoalan antara perusahaan dengan Masyarakat itu terjadi karena kurang tegasnya pihak pemerintah kepada Perusahaan dan mengorbankan piihak masyarakat.

Lanjut Gat Bahwa Mengenai persoalan Ijin bukan lagi kewenangan pemerintah daerah kabupaten Nunukan tetapi kewenangan pihak provinsi, saya berharap agar persoalan ini kita harus komitmen menuntaskan dengan baik.

Selain itu kata Gat bahw tim pansus DPRD Hasilnya akan kita Rekomendasikan kepada pemerintah Daerah dan pemerintah daerah Rekomendasikan ke Gubernur kalau perlu kita kawal sampai tuntas (Yuspal)