Disperindag Pemko Tebing Tinggi Diduga Tak Tertib Mengelola Retribusi Pasar, Ada Penyelewengan Wewenang

  • Whatsapp

Tebing Tinggi, Infobanua.co.id – Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumatera Utara atas kepatuhan terhadap ketentuan Peraturan Perundang-udangan, Nomor.59.B/LHP/XVIII.MDN/05/2021, Tanggal 24 Mei 2021, Halaman 15 s.d 16 menguraikan, bahwa pelanggaran sejumlah Regulasi yang berlaku dilakukan oleh Dinas Perdagangan, Industri dan Koperasi Pemerintah Kota Tebing Tinggi, yakni Pasal 128, Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri), Nomor.13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa setiap SKPD yang memungut Pendapatan Daerah wajib mengintensifkan pemungutan pendapatan yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya. Demikian disampaikan Ratama Saragih, Responder Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, saat dikonfirmasi, Selasa (29/06/2021).

Walikota LSM LIRA Non Budgeter ini juga mejelaskan, selain Permendagri yang dilanggar, ada lagi Pasal 116, Ayat (1)
Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 6 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah dalam Perda Nomor 1, Tahun 2018, tentang Retribusi Daerah yakni menyatakan, bahwa Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen Lain yang dipersamakan. Pada Ayat (2) yang menyatakan, bahwa Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan yang telah diparporasi, dan Ayat (5) yang menyatakan, bahwa hasil pemungutan Retribusi disetor ke Kas Daerah melalui Bendahara Penerima Dinas.

Menurutnya Pemerintah Kota Tebing Tinggi kecolongan Penerimaan Asli Daerah (PAD) akibat penyalahgunaan wewenang tersebut, sebesar Rp. 513.300.000,00 plus Rp. 5.200.000,00.

Hendra Nurtjahjo yang dikutip dalam Buku yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintah mengatakan, perbuatan penyimpangan prosedur, pengabaiaan kewajiban hukum, tidak transparan, kelalaian, diskriminasi, ketidakjelasan informasi, tindakan sewenang-wenang, ketidakpastian hukum dan salah pengelolaan adalah kategori Maladministrasi.

Jejaring Ombudsman RI ini dengan tegas mengatakan, “Power tends to corrupt, but absolute power corrupt absolutely, yakni kekuasaan cenderung korup, tetapi kekuasaan yang absolute pasti korup, secara implisit dijelaskan bahwa birokrasi dalam hubungannya dengan kekuasaan akan mempunyai kecenderungan untuk menyelewengkan wewenangnya,” pungkasnya.

(William/Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *