Belum Tuntas Komplik Perusahaan Pt.BHP Dengan 6 Desa Kelompok Patal Kec Lumbis Kab Nunukan.

  • Whatsapp
Hendrawan.s.pd saat hering berlangsung di Gedung dprd Nunukan

Sekilas Wawancara Khusus Yuspal Media ini dengan Hendrawan.S Pd anggota DPRD dari Dapil III

Nunukan, infobanua.co.id – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nunukan Melaksanakan Hering beberapa hari yang lalu terkait Komplik yang berkepanjangan antara Pihak Perusahaan PT. BULUNGAN HIJAU PERKASA (Group Surya dumai Group) salah satu perusahaan Perkebunan terbesar di Indonesia dengan 6 desa Masyarakat adat kelompok patal kecamatan lumbis Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara.

Menurut Hendrawan, S.Pd Anggota DPRD dari Dapil III yang mewakili 4 Wilayah yakni Krayan Sembakung Sebuku dan Lumbis Sendiri, Hermawan mengatakan bahw a kehadiran perusahaan pertama mensejahterahkan rakyat salah satunya membuka lapangan kerja,CSR,dan membuka kebun Plasma.

Terkait persoalan ini sebetulnya kurang koordinasi dengan lembaga lembaga dari 6 desa kelompok Fatal,Maupun camat olehnya itu kita harus melihat persoalan ini secara cermat profesional dan proporsional,apa yang terjadi sebenarnya terjadi dilapangan ini,ini yang harus dicermati DPRD untuk melakukan intervigasi yang dibahas dalam paunfus.

soal keluhan warga yang sebenarnya saat ini kita sudah melakukan upaya- upaya sebagaimana nantinya kita menyampaikan permintaan dan Tuntutan Masyarakat kepada perusahaaan sehingga semua dapat terintigrasi dengan baik.

Saat ini kita mulai merancang bagaimana respon sip perusahaan apa pandangan dan jawaban dan kita akan menganalisis kembali.

Saat ditanya mengenai sejumlah perusahaan sawit diwilayah 3 ,apa sih yang menjadi tuntutan masyarakat?

Menurut Hendrawan s.pd Membenarkan bahwa sejumlah persoalan itu muncul karna kurang Miss commication dan Koordinatiaon sebaimana perusahaan itu melakukan koordinasi baik kepada masyarakat sekitarnya maupun terhadap lembaga-lembaga adat, kepada kepala desa, Kepala camat dan termasuk juga lembaga DPDR yang terhormat sehingga fungsi DPRD sebagai kontroling juga akan mengawasi bagaimana kinerja perusahaan yang ada didaerah kita.

Sehingga adanya koordinasi kepada masyarakat dengan Perusahaan semua bisa berjalan secara kolaborasi dan perusahaan juga sadar tugas dan tangungjawabnya termasuk lapangan kerja untuk peningkatan ekonomi.

Lanjut Hendrawan ketika ada dampak dilapangan kita harus mencermati, menelusuri secara profesional padahal personal itu muncul hanya karna ke Egoan masing-masing hanya karna kurangnya komunikasi dan koordinasi.

Saat ditanya Wartawan Bapak sebagai Wakil Masyarakat dari Dapil 3 di DPRD,
apa yang Bapak harus lakukan?.

Menurut Hendrawan saya sudah komunikasi denga masyarakat agar persoalan ini disampaikan ke DPRD,Kita juga sudah hearing membentuk PANSUS bagaimana kita merancang agar persoalan ini bisa tuntas, kita koordinasi kepada pemerintah daerah melalui OPD baik dari dinas pertanian perkebunan, badan lingkungan hidup, Dinas Tenaga Kerja, bagian ekonomi dan semua itu kita harus koordinasi bekerja profesional sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.

Saat ditanya wartawan Bapaknya mengatakan kurangnya koordinasi dan komunikasi, persoalan ini berulang ulang dilakukan pertemuan baik dari pihak Lembaga adat, pihak Desa,dan pihak Kecamatan, hingga persoalan ini hearing di DPRD dan perusahaan diundang juga tidak datang.

Menurut Hendrawan bahwa saya sudah sampaikan tadi bahwa persoalan ini bisa direspon baik oleh Perusahaan,harus mengedepankan koordinasi bagimanapun wilayah kita adalah wilayah adat,perusahaan harus taat kepada aturan adat.

Hendrawan mengharapkan bahwa kita harus memperjuangkan,mendengarkan apa permintaan dan tuntutan masyarakat, kepada Perusahaan apa respon perusahaan dan kita analisa.

saran kami dari Dewan agar pemerintah melalui sejumlah OPD yang baik itu Kabag Ekonomi , Dinas pertanian perkebunan, Dinas Tenaga Kerja dan dinas Lingkungan Hidup kita duduk sama-sama untuk mengoreksi mencermati secara Profedional.

Hendrawan menegaskan Kepada Pihak Masyarakat dan kepada Pihak Perusahaan sangat di perlukan harus ada Mou atau perjanjian secara tertulis demi untuk mendasari sebagai dasar hukum seperti karyawan Lokal dengan Perusahaan harus di ikat dengan aturan, agar Jelas Pernjanjiannya.

Masalah CSR perusahaan harus benar- benar melaksanakannya sesuai dengan aturan yang berlaku tentang CSR tersebut.

Begitu juga masalah Kebun Plasma perusahaan punya tanggungjawab untuk mengeluarkan Kontribusinya semua itu harus dituangkan dalam Mou atau pernjanjian sehingga kemudian hari tidak terjadi Sengketa dan komplik yang berkepanjangan makanya kita buatkan perjanjian agar begitu juga dokumen perusahaan harus kita lihat Dokumenya termasuk ijin Amdal dan persoalan perijinan lainya ujar Hendrawan S.Pd kepada Wartawan saat diwawancarai Media ini (Yuspal)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *