PUPR Pemkab Serdang Bedagai Diduga Tak Patuhi Rekomendasi BPK RI, Tak Kembalikan Tunggakan Kepada Negara

  • Whatsapp

Serdang Bedagai (Sumut), infobanua.co.id – Ada 5 (lima ) Rekanan di Dinas PUPR Kabupaten Serdang Bedagai yang tak kembalikan Uang Negara, karena kelebihan pembayaran akibat Kekurangan Volume Pekerjaan. 2 (dua) Rekanan PUPR sudah mengembalikannya, namun tak seluruhnya dikembalikan alias tertunggak dengan Total Kerugian Negara, sebesar Rp.689.353.423,00, demikian pernyataan Ratama Saragih, Responder BPK RI dalam relasenya kepada media ini, Jumat (02/07/2021).

Ratama menjelaskan, kalau fakta hukum tersebut sudah diklarifikasi ke Johan Sinaga, Kepala Dinas PUPR Pemkab Serdang Bedagai seminggu yang lalu, namun tak ada jawaban yang akurat dan terukur, serta legal standing yang kabur.
Jangan dikira kalau Kabupaten Serdang Bedagai dapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI lalu Kerugian Negara tak ada sama sekali.

Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan,Nomor 35.B/LHP/XVIII.MDN/04/2021 tanggal 01 April 2021 dijelaskan, bahwa hasil pemeriksaan secara Uji Petik Atas Belanja Modal pada Dinas PUPR terdapat Kekurangan Volume dan Kualitas Pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan, dan Pengaspalan Jalan di beberapa kecamatan Wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.

Pengamat Anggaran dan Kebijakan Publik ini sangat prihatin jika kondisi tersebut tak disikapi tegas oleh Dharma Wijaya, Bupati Serdang Bedagai, lantaran pembangunan infratruktur di Tanah Bertuah Negeri Beradat ini tak berkualitas adanya.

(William/Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *