Hasil Kajian BPD, LKPJ Pembentukan Dan Pengelolaan Bumdes Ciharashas Ada Kejanggalan

  • Whatsapp
Penyampaian hasil kajian BPD atas LKPJ pembentukan dan pengelolaan Bumdes Cerah Desa Ciharashas, kecamatan Cilaku kabupaten Cianjur,dalam Musdes,Kamis (08/07/2021).

Cianjur, infobanua.co.id – Dokumen pembentukan Bumdes dan laporan pertanggung jawaban pengelolaan Bumdes Cerah Desa Ciharashas Kecamatan Cilaku kabupaten Cianjur tahun 2018 -2020 yang diserahkan kepala desa dan pengurus Bumdes didapati banyak kejanggalan.

hal tersebut terungkap setelah BPD Ciharashas menyampaikan hasil kajian atas LKPJ tersebut dalam acara Musyawarah desa (Musdes) yang diselenggarakan,Kamis (08/07/2021).

Dari hasil kajian yang disampaikan ketua BPD Ciharashas,Tamyid Sugilar didepan forum musdes,BPD menyampaikan kesimpulan atas kajiannya untuk dokumen pembentukan Bumdes diantaranya dalam dokumen pembentukan Bumdes yang diserahkan tidak ada tanda tangan pimpinan musyawarah dalam berita acara pembentukan,tidak ada daftar hadir rapat,tidak ada fhoto kegiatan,tidak ada laporan pengeluaran pembentukan bumdes.Ucap Tamyid .

selain itu dalam laporan pertanggung jawaban pengelolaan Bumdes Cerah tahun 2018 s/d 2020 tercantum dalam bab 1 bagian E,Profile Bumdes Cerah berdiri tanggal 10 Agustus 2017 sementara dalam berita acara pembentukan tercantum tanggal 22 November 2017.sehingga ada perbedaan data dari dukomen pembentukan dan laporan pertanggung jawaban pengelolaan Bumdes tahun 2018,2019 dan 2020.ungkap Tamyid.

Sementara untuk kesimpulan kajian terhadap laporan pertanggung jawaban pengelolaan Bumdes tahun 2018 s/d 2020 kesimpulan BPD diantaranya,pertama dalam nota dinas Bumdes tanggal 1 Januari 2021 tentang LPJ Bumdes kepada kepala desa disebutkan tembusan disampaikan kepada ketua BPD, akan tetapi pihak BPD tidak menerima dokumen tersebut,kedua dalam laporan pertanggung jawaban pengelolaan Bumdes tahun 2018 s/d 2020 tidak dilampiri : nota belanja, rekening koran, perjanjian usaha antara Bumdes dengan pelaku usaha ,laporan keuangan tidak ditandatangani oleh bendahara Bumdes.terang Tamyid.

masih kata dia,dalam laporan tahun 2020 disebutkan bahwa usaha Bumdes dengan total modal Rp.174.000.000 terdiri dari jamur tiram,material bangunan,pos pay,Diane cake dan Della Catering, sementara dalam audensi pada tanggal 16 Juni 2021 ketua Bumdes menyebutkan ada usaha distro, pengolahan pakan sapi,yang artinya ketua Bumdes telah menyampaikan laporan fiktif terkait usaha Bumdes karena tidak sesuai didalam laporan tahun 2020,dan SOP atau system’ operasional pelaksanaan pengeluaran hasil usaha Bumdes tidak sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh AD ART Bumdes bab IX sisa hasil usaha pasal 13.jelas Tamyid.

“itulah kesimpulan hasil kajian BPD atas LKPJ yang diserahkan kepala desa dan pengurus Bumdes, intinya kita pihak BPD sudah menjalankan apa yang diminta masyarakat untuk menyampaikannya”.ucap Tamyid.

dan untuk hal atau langkah selanjutnya terkait hasil kajian yang kita sampaikan sepenuhnya diserahkan kepada masyarakat,mau seperti apa dan mau dibawa kemana masalah Bumdes ini,tambah Tamyid.

sementara itu kepala desa Ciharashas,Zakaria menanggapi hasil kajian BPD terhadap LKPJ yang diberikan pihaknya dikatakan ada kejanggalan,Zakaria mengatakan bahwa kalau soal ada kejanggalan dalam LKPJ tersebut itu bukan kapasitas pihaknya karena dalam Bumdes kita adalah pengawas dan BPD pun sama,namun menurutnya kalau dibilang ada kejanggalan hal itu tidak beralasan karena sepengetahuan dia uang penyertaan modal yang ada diBumdes semua ada di tempat usaha usaha Bumdes.

“menurut saya perlu dipertanyakan juga kejanggalannya dimana,karena kalau ada kejanggalan uangnya tidak ada,inikan sepengetahuan kita uangnya ada ditempat usaha Bumdes”,ucap Zakaria.

namun pihaknya tidak mau berbicara banyak soal kejanggalan yang disampaikan karena kalau soal adanya kejanggalan harus ada badan pemeriksa langsung yang memeriksanya.

“tidak bisa berbicara banyak soal ini takut salah persepsi, karena kalau dikatakan seperti itu harusnya disampaikan pihak badan pemeriksa yang berwenang”,tuturnya.

tetapi memang kalau kita lihat Bumdes ini tidak ada perkembangan atau tidak berkembang itu saja.tambahnya.

Dan menanggapi soal dokumen pembentukan Bumdes dan laporan pertanggung jawaban yang diserahkan dianggap masih kurang , Zakaria mengklaim kalau pihaknya telah menyerahkan sesuai apa yang diminta masyarakat yaitu LPJ terkait hal tersebut.

“kita serahkan sesuai apa yang diminta yaitu LPJnya bukan SPJ jadi harus dibedakan antara LPJ dan SPJ,yang diminta LPJ kita keluarkan LPJnya secara gelondongan,kalau diminta rinciannya itu SPJ”.ucap Zakaria.

tetapi kita mengapresiasi adanya musdes hari ini yang telah menghasilkan kesepakatan yaitu membekukan sementara kegiatan Bumdes dan memberhentikan kepungurusan Bumdes yang dulu dan nanti menunjuk pengurus sementara dengan cara musyawarah desa kembali.pungkasnya.

Hasbi (Abie).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *