Kerusakan Hutan Dampak Dari Tidak Transparannya Kementerian Kehutanan

  • Whatsapp

Jakarta – Kerusakan kawasan hutan dinilai kurangnya transparansi dari Kementerian kehutanan kata Anggota Komisi IV DPRRI Bambang Purwanto pada saat Rapat Dengar Pendapat Umum Panja Penggunaan, Pelepasan dan Perusakan Kawasan Hutan,secara virtual,Kamis (8/7/2021).

Menurut Bambang Kementerian Kehutanan tidak transparansi kepada masyarakat dan instansi badan terkait di daerah,tidak mengetahui kawasan hutan di daerahnya.

“Tidak pernah di sosialisasikan ke masyarakat,bahkan badan dinas instansipun tidak tau di daerah itu.Ketidak transparansian inilah awal persoalan itu sebenarnya,”kata Bambang.

Dengan ketidak tahuan tersebut berdampak pada tidak adanya kontrol terhadap kawasan hutan di daerah oleh masyarakat dan badan instansi di daerah.

“Ini jadi persoalan awal itu sebenarnya,sehinga tidak bisa melakukan kontrol terhadap kawasan hutan yang ada,”kata Politisi Partai Demokrat tersebut.

Lebih lanjut legislator asal Provinsi Kalimanta Tengah ini menyayangkan ketidak transparansian ini mengakibatkan masyarakat saat membuka lahan tidak mengetahui kawasan tersebut masuk dalam kawasan hutan.

“Masyarakat tidak tahu ketika membuka lahan yang ada ternyata masuk kawasan hutan,”tukas Bambang.

Selain tidak transparan Bambang juga menyoroti kerusakan hutan di karenakan ekspansi perusahaan Perkebunan dan Tambang yang melakukan aktifitasnya di luar HGU yang di miliki.Ini dapat terjadi karena tidak ada aturan larangan bagi perusahaan untuk melakukan aktifitas di luar HGU yang di miliki.

Tidak ada ketentuan bahwa perusahaan itu di larang memperluas kebunnya di luar HGU,sehingga mereka berupaya memperluas kebunnya dengan cara membeli lahan di sekitarnya.Inilah akibatnya banyak perusahaan yang memiliki kebun di luar HGU yang di miliki,pungkas Bambang Purwanto.

indra

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *