Diduga Terjadi Tindak Pidana Korupsi Akan Penjualan Foto Dan Majalah Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Simalungun Dipolisikan

  • Whatsapp

Simalungun, Infobanua.co.id – upati Simalungun, Radiapoh H Sinaga dan Oknum Pejabat salah satu Kepala Bidang (Kabid) di Dinas Pendidikan (Disdik), berinisial VS, dilaporkan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Bina Daya Sejahtera Simalungun (Bidadesi) ke Kapolri dan Kapoldasu atas dugaan korupsi atas penjualan Foto Bupati dan Wakil Bupati, serta Majalah kepada sekolah-sekolah SD dan SMP di Kabupaten Simalungun.

Ketua Umum LSM Bidadesi, Andry Christian Saragih, Senin (12/07/2021) sore kepada Media mengungkapkan, laporan resmi sudah disampaikan melalui surat kepada Kapoldasu dan Kapolri pada 09 Juli 2021 yang lalu.

Menurutnya, Kerugian Negara yang timbul dari penjualan Foto Bupati dan Wakil Bupati, serta Majalah Marharoan Bolon ini mencapai, senilai Rp 637,8 Juta.

Andry mengatakan, penjualan Foto Bupati dan Wakil Bupati Simalungun serta Majalah ke sekolah-sekolah dibayar dengan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) atas perintah Oknum Pejabat di Dinas Pendidikan Pemkab Simalungun yang diangkat Bupati, Radiapoh H Sinaga, tanggal 21 Mei 2021 lalu, atau sebulan setelah pelantikan Bupati dan Wakil Bupati.

“Rincian dugaan Korupsi yang dilaporkan terkait Penjualan Foto dan Majalah, terjadinya perbedaan selisih harga yang signifikan. Dipasar, harga jual untuk Foto Bupati dan Wakil Bupati itu rata-rata hanya, seharga Rp 100 Ribu, namun ke sekolah-sekolah dijual, seharga Rp 300 Ribu Sepasang,” ucap Andry.

Kemudian Biaya Cetak Majalah di Pasar, hanya seharga Rp. 31 Ribu, namun dijual, senilai Rp 50 Ribu.

”Bukti-bukti berupa video dan foto saat pertemuan para Kepala Sekolah dengan Oknum Pejabat Dinas Pendidikan Pemkab Simalungun terlampir, ikut diserahkan kepada Kepolisian, sebagai bahan untuk proses hukum lebih lanjut”, ujar Andry.

Lebih lanjut ditambahkan Angry mengatakan, penjualan Foto dan Majalah juga dilakukan, dan terkesan dipaksakan ke seluruh Kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan 386 Kepala Desa.

“Mengapa Bupati Simalungun ikut dilaporkan? Karena dari hasil investigas yang dilakukan diduga penjualan foto dan majalah ke sekolah-sekolah SD/SMP dan Kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta Kepala Desa atas sepengetahuan Bupati,” sebut Andry.

Tindakan yang diperbuat tersebut telah merugikan Negara. Karena para Kepala Sekolah membelinya dengan menggunakan Dana BOS yang mestinya peruntukan tersebut harus sesuai dengan skala prioritas.

Kepala Dinas Pendidikan Pemkab Simalungun, Elviani Sitepu yang dikonfirmasi mengaku tidak mengetahui adanya penjualan Foto Bupati dan Wakil Bupati, serta Majalah ke sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Simalungun, dengan menggunakan Dana BOS.

(AG-William/Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *