Ketua DPRD Kotabaru Syairi Mukhlis S.Sos mengadiri acara Penyusunan RPJMD tahun 2021-2026

  • Whatsapp

Kotabaru, infobanua.co.id – Ketua DPRD Kotabaru Syairi Mukhlis S.Sos mengadiri acara Penyusunan RPJMD tahun 2021-2026 sekaligus menyampaikan Program Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kotabaru di Operation Room setda Kotabaru.

 

Hadir dalam acara tersebut, Bupati Kotabaru H.Sayed Jafar SH. Wakil Bupati Kotabaru Andi Rudi Latif SH, Ketua DPRD Kotabaru Syairi Mukhlis S.Sos, Sekda Kotabaru Dr.Said Akhmad serta Forkopimda Kotabaru.

 

Dalam acara tersebut ketua DPRD Kotabaru Syairi Mukhlis S.Sos menyampaikan,” atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotabaru menagpresiasi atas terselenggaranya acara musrenbang RPJMD Kotabaru tahun 2021-2026 hari ini, senin(12/7/2021).

 

Ketua DPRD Kotabaru ini menyampaikan dalam sambutannya, bahwa tertuang dalam undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional dan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah Daerah sebgai bagian dari pemerintah Daerah.

 

Sudah barang tentu harus dilaksanakan secara intensif dalam proses tahapan penyusunan dokomen perencanaan pembangunan daerah, termasuk rencana pembangunan daerah (RPJMD) yang merupakan dokomen perencanaan pembangunan daerah priode 5 (lima) tahun.

 

Diaman dalam musrenbang RPJMD hari ini, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotabaru akan menyampaikan pokok-pokok pikiran yang diharapkan menjadi bahan masukan dalam rangka penajaman, penyelarasan,klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan RPJMD yang ditetapkan sebagai proritas pemvangunan Kabupaten Kotabaru selama kurun waktu 5 tahun yang akan datang.

 

Dalam pokok-pokok pikiran DPRD mengacu pada peraturan mentri fam negeri nomor 86 tahun 2017 yang menyebutkan penelaahan pokok-pomok pikiran DPRD merupakan kajian permasalahan pembangunan daerah yang diperoleh DPRD berdasarkan risalah rapat debgar pendapat dalam rapat penyerapan aspirasi melalui reses, kemudian di selaraskan dengan sasaran kapasitas RIIL anggaran dan hasil telaahan pokok- pokok pikiran dirumuskan  dalam daftar permasalahan.

Pokok-pokok pikiran DPRD dalam rangka musrenbang RPJMD tahun2021- 2026 memperhatikan rencana pembangunan jangka panjang daerah( RPJMD) Kabupaten kotabaru tahun 2005-2025 kesepakatan DPRD dan Bupati Kotabaru atas kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah, yang memuat visi dan misi juga program kepala daerah.

Kemudian rekomendasi DPRD atas hasil pembahasan kebijakan umum dan program tersebut di atas, serta hasil-hasil kegiatan pengawasan DPRD  masukan kelengkapan alat-alat dan fraksi.

Atas dasar pertimbangan sebagaimana tersebut di atas DPRD memandang sangat penting memberikan perhatian dan proritas terhadap pemilihan strategi dan penetapan kebijakan pembangunan jangka menengah daerah melalui penetapan RPJMD Kabupaten Koatabaru.

Hal ini dimaksudkan pemilihan setrategi dan penetapan kebijakan tersebut dapat memberikan ruang yang cukup bagi pemanfaatan pembangunan dan pemberdayaan seluruh potensi dan kekuatan  kabupaten kotabaru untuk mewujudkan visi yang telah di sepakati bersama untuk 5 tahun yang akan datang.

Terwujutnya masyarakat Kotabaru yang semakin mandiri dan sejahtera melalui peningkatan di bidang agrobisnis dan pariwisata.

Adapun program dan kegiatan Pokok-pokok pikiran DPRD Kotabaru dalam rangka penyusunan RPJMD kabupaten kotabaru tahun 2021-2026 ini terdiri dari tiga bidang, yakni bidang perikonomian dan sumberdaya alam.

“bidang pemerintahan dan bidang pengembangan manusia serta bidang  infrastruktur dan kewilayahan.

Untuk program dan sumberdaya alam (PSDA ) ada 9 (sembilan) dengan kegiatan bantuan penerangan jalan energi dan pengadaan PLTS Komonial.

Usulan ini merupakan kewenagan pemerintah provinsi dan pusat.

Kedua, program peningkatan epesiensi perdagangan dalam negri,ketiga program peningkatan prodoksi pertanian dan perkebunan,kempat program peningkatan kesehatan masyarakat veteriner, kelima peningkatan penerapan teknologi pertanian peekebunan, keenam program peningkatan ketahanan pangan pertanian / perkebunan,ketujuh program pengembangan budidaya perikanan, kedelapan program perikanan tangkap, dan kesembilan program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran prodosi perikanan.

Ketua DPRD Kotabaru ini juga mengatakan,” pada pemerintah dan pembangunan manusia ( PPM) adalah program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun meliputi kegiatan pembangunan gedung sekolah.

Sedangkan bidang infrastruktur dan kewilayahan (INFRASWIL) meliputi  satu program penyediaan dan pengelolaan konversi sungai danau dan sumberdaya air lainnya, serta pembangunan pengelolaan jaringan irigasi rawa dan jaringan (pengairan sawah), program pengendalian banjir,program pembangunan jembatan dan jalan.

Program rehabilitasi pembangunan jalan dan jembatan,program pembangunan perumahan, program pembangunan infrastruktur jalan pedesaan, program pembangunan infrastruktur pemukiman,dan pembangunan sarana prasaran perhubungan,” paparnya.

 

(JL).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *