K3S Menambah Klaster Baru Covid – 19 di Kab. Bone Habis Jalan Jalan ke Bali Komisi IV : Hapus Saja

  • Whatsapp

Bone, infobanua.co.id – Pasca beberapa orang K3S di dinas pendidikan kab. Bone yang berangkat ke Bali dimasa penerapan PPKM darurat menjadi sorotan bahkan menjadi perhatian di kalangan pihak pemerintah karena menambah lonjakan klaster baru Covid -19 di kab. Bone setelah pulang

Untuk kejelasan keberangkatan para kepala sekolah ini , maka komisi IV DPRD Bone mengundang pihak dinas pendidikan yang di wakili Sekretaris Diknas Drs. Nursalam dan Dr .Yusup selaku tim satgas Covid – 19, Rabu (14/7/2021)

Komisi IV DPRD Bone yang terdiri ketua
A. RIAD Padjalangi , Andi Muhammad Salam, Wakil Ketua ,Andi Akhiruddin Sekretaris dan Andi Purnama Sari hadir di rapat tersebut

Dalam pertemuan itu Ketua Komisi IV DPRD Bone A. Riad melihat yang dilakukan kepala sekolah merupakan pelecehan kewenangan Bupati Bone karena  Bupati sendiri tidak mengizinkan ASN keluar daerah ke  Sulsel tapi ini keluar berarti ada yang memberi izin tidak mungkin ke 20 K3S ini berangkat kalau tidak ada yang mengakomodir apalagi setelah pulang ada terkonfirmasi Covid – 19, karena kapan lonjakan  dan tingkat kematian besar di kab. Bone tentu kabupaten kita ini akan tercoreng,  oleh karena itu komisi IV inginkan ada rekomendasi yang terbit penanganan yg betul betul serius lonjakan tanpa kontrol dan apa yang menjadi konsekwensi dari kejadian ini
disini tidak ada yang disalahkan tetapi
Proaktif lah di dalam melakukan kontrol.

Sementara A. Muh. Salam meminta atau menawarkan agar K3S di hapus saja karena kerja kerja K3S tidak menjadi struktur didinas pendidikan , K3S ini  muncul dari inisiasi dinas sendiri, tetapi itu  tidak resmi karena tidak ada aturan yang mengikat mau dipakai apa, dipakai kemana tergantung kepentingan didalamnya tidak ada reguler yang memikat maka dari itu sebaiknya dibubarkan saja , atau bisa di rubah namanya apa saja tetapi ada aturan yang mengikatnya

Hal yang samapun juga disampaikan A. Khairuddin menurutnya apa yang disampaikan dari teman teman komisi IV baiknya memang ada evaluasi untuk K3S apakah nantinya K3S ditiadakan oleh dinas atau tidak itu nanti bisa di bicarakan di internal dinas pendidikan sendiri  karena sekarang menjadi pertanyaannya apa  jaminannya K3S ini.yang pernah  melakukan kunjungan di Bali, apalagi yang sudah positif ,apa jaminannya dia tidak ada kontak sebelumnya
apakah cukup dengan isolasi mandiri..? Belum tentu tidak ada jaminannya apakah dia tidak keluar lagi atau bagaimana

Di sisi lain Dr. Yusuf menyampaikan dengan kejadian ini, dirinya sebagai bagian dari satgas covid 19.akan terus  melakukan pelacakan kontak pada siapapun yang terdeteksi covid 19 termasuk kelompok K3S ini

Sekretaris diknas setuju ada sangsi ke para K3S
Mungkin ada audit dari insfektorat untuk di jadikan  tingkat pelanggaran

Mengenai K3S dulu di bentuk sebagai pengganti dari kordinasi UPTD perkecamatan . K3D ini sama jenisnya MKKS sama jenisnya untuk SMP dan SMA  musyawarah kerja kepala sekolah ,musyawarah kerja guru mata pelajaran , musyawarah kelompok kerja guru ,kelompok kerja kepala sekolah ,K3S ini semacam kelompok kelompok diskusi diantara mereka dan memang di akomodir di setiap kabupaten ada .

Yang mungkin perlu di benahi adalah kewenangan dan  fungsinya yang harus diatur bukan sebenarnya menghapusnya 100 persen karena ini terkait BMP nya MKKSnya SMP dan SMA dimana dia berada di satu koridor
“Jelas Sekretaris Diknas , Nur salam

Diakhir pertemuan ketua komisi IV DPRD Bone
mengharapkan yang terbaik tidak mencari benar dan salah tapi
Yang terpenting adalah proses efeknya jerah dari apa yang mereka lakukan
Kalau hanya teguran bisa saja berulang, disini maksudnya jabatanyakah diturunkan atau semacamnya, pungkas Dr. A. Riad Baso Padjalangi (A.Ida)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *