Perusahaan Yang Ada di Barsel Wajib Lapor Perekrutan Karyawan

oleh -2 views
Kabid pelatihan tenaga kerja dan penempatan tenaga kerja, Disnaketrans

BUNTOK, infobanua.co.id – Pihak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnaletrans) Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah kembali mengingatkan kepada seluruh perusahaan yang ada dan yang masih aktif beroperasi di Wilayah setempat, baik itu perusahaan milik Daerah maupun perusahaan swasta lainnya harus wajib lapor kalau ada perekrutan karyawan baru.

Hal tersebut ditegaskan oleh Kepala Disnaketrans Barsel Agus In’Yulius melalui Kepala Bidang (Kabid) Pelatihan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja, Nariani Siventri kepada wartawan, Kamis (15/7/2021).

Dirinya mengatakan, setiap perusahaan harus dan wajib melaporkan secara tertulis kepada pihak Pemerintah setempat melalui intansi terkait dalam hal ini Disnakertrans yang membindangi pelatihan kerja dan penempatan tenaga kerja di Daerah setempat.

“Kenapa kami berulang-ulang kali menyampaikan hal tersebut, karena selama ini masih ada saja perusahaan yang merekrut karyawan tidak mlapor ke Disnakertrans,” ucapnya.

Seharusnya, lanjutnya ada kerja sama yang baik antara perusahaan dengan Intansi terkait, karena peraturan tersebut sudah tertuang dalam Undang-Undang Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 4 Tahun 1980 pasal 2 ayat 1 yang berbunyi setiap perusahaan wajib segera melaporkan secara tertulis setiap membuka lowongan pekerjaan.

“Kami juga menghimbau kepada seluruh perusahaan yang ada di Kabupaten Barsel ini untuk segera melaporkan kalau ada perekrutan karyawan di perusahaannya masing-masing, karena himbauan tersebut sudah kami sebar keseluruh perusahaan dalam bentuk surat Nomor 800/332.a/III.2/Disnaketrans/2021,” ungkap Nariani.

Dirinya menambahkan, pihaknya juga berterimakasih kepada PT. RPP Contraktors Indonesia, PT. Marunda Graha Mineral dan PT. Mahdani Talatah Nusantara yang sudah menyampaikan laporan perekrutan karyawan baru Tahun 2021 ini.

“Kami juga menunggu laporan dari perusahaan lainnya, agar lebih aktif lagi melapor, karena diketahui dalam sepekan terakhir ini banyak masyarakat yang membuat kartu kuning di kantor kami Disnakertrans untuk persyaratan melamar kerja,” bebernya

Masih dikatakannya, Salah satu peran Pemerintah dalam posisinya sebagai pemangku kepentingan dalam hal ketenagakerjaan adalah menjadi regulator atau pengatur, karena telah diatur dalam UU Ketenagakerjaan terkait sanksi yang dapat dikenakan dalam hal ketidaktaatan terhadap aturan undang-undang.

“Karena bagi perusahaan yang tidak taat akan diberikan sanksi. Sanksi administratif,pemanggilan dan teguran serta sanksi yang paling berat sanksi pidana,” tutup Nariani Sivenrti.

Fan/IB