Mekanisme Pembayaran Hutang PTPN II Diselesaikan Secara Lisan, Tak Tertulis, Aneh dan Ilegal

  • Whatsapp

Tanjung Morawa, infobanua.co.id – Perusahan BUMN PTP.N II diduga melakukan tindakan ilegang, lantaran penyelesaian hutangnya ke Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) tidak diatur dalam SOP alias penawaraan lisan saja, demikian pada Laporan Keuangan PT. Riset Perkebunan Nusantara (RPN), Tahun 2018, 2019, dan 2020 (s.d semester 1) sebagaimana diuraikan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Nomor : 40/AUDITAMA VII/PDTT/11/2020, Tanggal 6 November 2020. Hal tersebut dijelaskan Ratama Saragih, Responder Resmi BPK RI kepada media, Rabu (21/07/2021).

Tahun 2018, Hutang PTPN II, sebesar Rp.12.162.596.869,00, Tahun 2019, sebesar Rp.12.979.932.219,00, Tahun 2020, sebesar Rp.10.416.969.787,00.
Atas hutang tersebut, direktur PPKS sudah pernah menagih kepada PTP.N.II melalui Surat, Nomor.472/PPKS/0.1/II/2018 tanggal 27 Februari 2018, surat5 Nomor : 103/PPKS/0.1/I/2019, Tanggal 16 Januari 2019, dan Surat Nomor, 153/PPKS/0.1/I/2020, tanggal 20 Januari 2020 namun anehnya Direksi PTPN II meresponnya secara lisan tak tertulis, bahkan menawarkan mekanisme pembayaran hutang kepada PPKS dengan cara menyerahkan produk yang dimiliki oleh PTP.N.II yakni Tetes Gula.

Mekanisme tak tertulis itu alias lisan tersebut kata Direktur PPKS mengatakan PPKS membayarkan terlebih dahulu senilai tetes gula yang ditawarkan PTPN II, Uang Pembayaran Tetes gula tersebut dikembalikan lagi ke PPKS sekitar 50%, PPKS berhak mendapatkan sejumlah tetes gula dengan perkiraan nilai penjualan berkisar 150% dari nilai yang dibayarkan oleh PPKS.
Lebih parah lagi PPKS tidak memotong pajak pertambahan nilai (PPN) atas penjualan tetes gula sebesar Rp.902.010.920,00.
Ternyata hasil keuntungan atas penjualan tetes gula dari PTPN II tersebut tidak mencapai target oleh PPKS alias merugi. Fakta hukum ini patut dijadikan bahan permulaan penyelidikan oleh Aparat Penegak Hukum (APH) ujar pengamat publik ini, karena modusnya unik dan aneh, adanya niat yang disengaja, asas hubungan sebab akibat (causalitas) dari petingginya PTPN.II dan anak perusahaannya,” tutupnya.

(William/Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *