APH Tak Hanya Diminta Usut Dugaan Suap Proyek Aspirasi, Tapi Diminta Telusuri Proyek Aspirasi Yang Diduga Dikerjakan Keluarga Anggota Dewan

Karawang, Infobanua.co.id – Beberapa waktu lalu sempat ramai pemberitaan terkait dugaan adanya bandar proyek aspirasi atau Pokok – Pokok Pikiran (Pokir) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Karawang. Tak berselang lama, setelah beberapa kali munculnya berita dugaan tersebut. Ada pihak yang merasa dirugikan oleh salah seorang oknum anggota legislator Karawang.

Melalui kuasa hukum yang ditunjuknya, seseorang tersebut merasa kena tipu. Dijanjikan sejumlah proyek aspirasi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Daerah (APBD) II Karawang, tapi kenyataannya proyek yang dijanjikannya itu tidak ada. Sehingga salah satu aktivis Karawang menganggap, itu bukan kasus penipuan biasa. Melainkan sudah adanya dugaan upaya suap menyuap, karena proyek yang dijanjikan bersumber dari uang Negara.

Hal itu juga mendapat respon dari Teddy Alfiansyah, salah seorang aktivis Karawang. Dijelaskannya, bahwa jika berpedoman pada Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (“UU 17/2014”) sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 (“UU 42/2014”). Perlu diketahui, dalam peraturan perundang – undangan terkait DPR tidak menyebutkan secara eksplisit Dana Aspirasi, yang dikenal adalah dana program pembangunan daerah pemilihan,”

Dijelaskan lebih lanjut, bahwa Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) merupakan amanat UU 17/2014 sebagai upaya untuk mendekatkan anggota DPR dengan masyakarat. Program itu sesuai dengan usulan atau program yang disampaikan oleh masyarakat di Daerah Pemilihan (Dapil) masing – masing anggota DPR, dimana setiap anggota tidak memegang dana untuk pembangunan itu sendiri,” Sabtu, (24/07/2021).

“Tetapi walau begitu, setiap legislator masih diberikan keleluasaan untuk mengusulkan dan menentukan Pokir sebagai bentuk usulan aspirasi, bahkan sampai menentukan titik proyek yang akan dikerjakan, dan sampai menentukan pelaksana sebagai penyedia jasa,” Ujar Teddy.

“Apa yang terjadi di Karawang dan sedang ramai dibahas oleh publik terkait adanya pihak pemborong yang merasa tertipu oleh oknum legislator, merupakan salah satu indikasi. Bahwa selain menentukan titik proyek, legislator juga bisa menentukan pemborong yang ditunjuk oleh anggota Dewan itu sendiri. Hal ini semakin menguatkan kecurigaan publik perihal adanya dugaan tengkulak atau bandar Pokir DPRD Karawang,” Tandasnya.

Teddy juga mengingatkan, “Kejadian di DPRD Provinsi Jabar harus dijadikan pelajaran. Beberapa anggotanya harus berurusan dengan hukum, dan sudah ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), karena bermain dana aspirasi,”

Dirinya juga mencurigai adanya pekerjaan proyek Pokir Dewan yang dikerjakan oleh keluarga anggota Dewan itu sendiri sebagai penyedia jasa atau pemborongnya, “Hal ini harus menjadi perhatian khusus Aparat Penegak Hukum (APH) seperti Kejaksaan Negeri (Kejari) Karawang. Untuk menggalinya sangat mudah, tinggal kroscheck kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis seperti Dinas PUPR dan PRKP,”

“Dengan begitu akan dengan sangat mudah diketahui dari badan hukum perusahaan berupa CV atau PT yang merupakan pelaksana proyek Pokir disetiap OPD teknis,” Pungkasnya.

 

Iswanto.